Page 86 - PDF Compressor

menjalankan peranannya.
Namun, itulah posisi pers yang baik, yakni pers yang menjaga
peranannya dalam kondisi netral, sehingga dinamisi selalu terjadi. Netral
dalam konteks ini, bukan berarti pers tidak memihak; pers harus selalu
memihak pada kebenaran. Ketika, kebijakan pemerintah melenceng dari
kebenaran, maka sebuah keharusan pers untuk berseberangan prinsip,
bahkan mungkin melakukan ‚perlawanan‛. Hal yang sama dapat
dijalankan dalam hubungan pers dengan masyarakat. Kendati faktanya
ada juga pers nasional yang cenderung berpihak pada penguasa,
pengusaha (pemilik modal) atau menjadi pers yang partisan. Itulah fakta
sejarah yang tidak selamanya menggambarkan sisi kebaikan, tetapi
kadang keburukan pun terjadi.
Peranan per Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan
perkembangan sejarah negara dalam sistem politik yang berlaku pada
setiap periode. Namun, dalam segala perubahan dan perkembangan itu,
pers Indonesia memiliki karakter yang konstan, yaitu komitmen sosial
politik yang kuat. Pers Indonesia sepanjang sejrahnya, tidak pernah
sekadar berisi berita-berita ringan yang misalnya, hanya melaporkan
kejadian di bidang kriminal, seks, sensasi, dan kejadian-kejadian besar
lainnya yang termasuk kategori spot news. Tema yang lebih menonjol
adalah berita dan analisis yang menyangkut kehidupan sosial, politik,
ekonomi, dan budaya.
Peran pers nasional di Indonesia secara formal termuat dari
undang-undang yang mengatur keberadaan pers di Indonesia. Oleh
karena itu, untuk mengungkap peran pers perlu membongkar isi undang-
undang dari mulai Undang-Undang No. 11 Tahun 1966, Undang-Undang
No. 4 Tahun 1967, Undang-Undang No. 21 Tahun 1982, dan Undang-
Undang No. 40 Tahun 1999. Namun, sayang dalam Undang-Undang No.
11 Tahun 1966 tidak tercantum secara eksplisit tentang peran pers
nasional hanya dalam Pasal 2 dijelaskan secara tersurat bahwa pers
nasional adalah alat revolusi dan merupakan mass media yang bersifat
aktif, dinamis kreatif, informatoris, dan mempunyai fungsi
kemasyarakatan pendorong dan pemupuk daya pikir kritis dan progresif
meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indoensia. Apalagi
dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1967, sama sekali tidak tersurat atau
tersirat tentang peranan pers Indonesia karena undang-undang ini hanya
menambahkan satu pasal perubahan.
Undang-Undang No. 21 Tahun 1982, kendati instilah ‚peranan
pers‛ disebut-sebut, tetapi tidak menyuratkan secara langsung tengang
peranan pers Indonesia. Hanya, pada pasal-pasal sebelumnya muncul
istilah-istilah yang dapat dianalogikan sebagi peran pers Indonesia pada
84