Page 4 - Sinar Tani Edisi 4075
P. 4
4 Edisi 19 - 25 Februari 2025 | No. 4075 Tahun LV
Tiga Regulasi bangunan pelengkapnya, termasuk
pintu air, tanggul, dam parit, sumur,
embung, instalasi pompa/pipanisasi,
jaringan distribusi dan drainase.
Setidaknya ada empat instruksi
Penyokong utama yang tercantum dalam
Inpres ini, yang berfokus pada upaya
peningkatan dan perbaikan sistem
irigasi di berbagai daerah. Pertama,
pembangunan jaringan irigasi baru
yang akan memperluas cakupan
area pertanian. Kedua, rehabilitasi
Swasembada infrastruktur irigasi yang sudah ada
untuk memastikan kelancarannya
dalam mendistribusikan air secara
merata.
pemeliharaan
Ketiga,
berkelanjutan
sistem
terhadap
irigasi yang ada agar tetap berfungsi
optimal sepanjang tahun. Keempat,
peningkatan kapasitas pengelolaan
Presiden Prabowo hingga kini Tabloid Sinar Tani baru memerlukan kesiapan matang. Jadi irigasi di tingkat daerah untuk
Subianto akhirnya mendapatkan tiga kebijakan yang meski konsepnya terlihat efisien memastikan bahwa setiap daerah
dan tepat sasaran, kenyataannya
memiliki tim yang kompeten dalam
pemerintah terbitkan dalam waktu
meneken tiga hampir bersamaan. Pertama, Gapoktan harus menghadapi menangani masalah yang berkaitan
regulasi baru untuk Peraturan Presiden (Perpres) No. sejumlah tantangan besar. dengan pengairan.
Inpres ini menginstruksikan tujuh
6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola
Masalah utama yang dihadapi
menyokong percepatan Pupuk Bersubsidi. Perpres yang adalah terbatasnya kapasitas sumber kementerian yang memiliki peran
swasembada pangan. ditandatangani 30 Januari 2025 daya manusia (SDM), terbatasnya kunci dalam pelaksanaan proyek
untuk
pendanaan,
memastikan
bertujuan
kurangnya
percepatan irigasi. Yakni, Menteri
dan
Tiga beleid baru penyaluran pupuk yang lebih efisien infrastruktur untuk mengelola Koordinator Bidang Infrastruktur
tersebut yakni, Perpres dan tepat sasaran, sesuai dengan distribusi. :”Kesiapan Gapoktan dalam dan Pembangunan Kewilayahan,
Menteri Koordinator Bidang Pangan,
menjalankan tugas baru sebagai
ketahanan pangan nasional.
mengenai Tata Kelola Ada beberapa perubahan penyalur pupuk bersubsidi tidak Menteri Perencanaan Pembangunan
Pupuk Bersubsidi, kebijakan dalam Perpres baru ini. hanya bergantung pada peraturan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri
Inpres Irigasi Pertanian Diantaranya, mengenai target yang ada, tetapi juga pada kapasitas Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian,
Menteri Keuangan, serta Menteri
internal yang mereka miliki,” tuturnya.
penerima pupuk bersubsidi, tidak
dan Inpres Penyuluhan hanya untuk petani, tapi juga Sebagai lembaga yang selama Dalam Negeri.
pengelolaan
Ketiga, Inpres No. 3 Tahun 2025
pada
Pertanian. pembudidaya ikan. Jenis pupuknya ini berfokus tani, menurutnya, tentang Pendayagunaan Penyuluh
kelompok
juga selain Urea, ZA, SP-36 dan NPK,
tapi juga pupuk organik. Selain itu, Gapoktan perlu membangun Pertanian dalam Rangka Percepatan
dalam distribusi, pupuk subsidi sistem administrasi yang transparan Swasembada Pangan. Dengan
inyal yang sebelumnya diberikan langsung ke petani atau dan efisien, termasuk pencatatan keluarnya Inpres tersebut penyuluh
terlontar dari Menko titik serah berada di Gapoktan, distribusi dan manajemen logistik. pertanian di daerah akan menjadi
Pangan, Zulkifli Hasan Poktan dan Kelompok Pembudidaya “Jika Gapoktan tidak dapat pegawai pusat. Seperti diketahui,
bahwa pemerintah telah Ikan (Pokdakan). mengelola distribusi dengan baik, sebelumnya penyuluh pertanian
menyiapkan sejumlah Bahkan Perpres ini juga maka bisa terjadi kelangkaan pupuk, yang tersebar di berbagai daerah
Sregulasi strategis untuk menetapkan pupuk bersubsidi bahkan penyalahgunaan yang berada di bawah kewenangan
mendukung ketahanan pangan sebagai barang dalam pengawasan. merugikan petani,” ujar Prof. Faroby pemerintah daerah.
nasional, kini sudah terwujud. “Ada Artinya, Pupuk bersubsidi akan mengingatkan. Inpres tersebut menetapkan
kabar gembira Instruksi Presiden mendapat pengawasan dari mulai dalam waktu 1 tahun, seluruh
(Inpres) terkait irigasi, Peraturan sasaran penerima, jenis komoditas Inpres Irigasi dan Penyuluh penyuluh pertanian Aparatur Sipil
Presiden (Perpres) mengenai peruntukan, jenis pupuk, jumlah Kedua, Inpres No. 2 Tahun 2025 Negara (ASN) yang selama ini berada
harga komoditas, Perpres tentang dan mutu pupuk, harga pokok tentang Percepatan Pembangunan, di bawah pemerintah daerah akan
pupuk bersubsidi, serta Perpres penjualan, harga eceran tertinggi Peningkatan, Rehabilitasi, serta dipusatkan ke Kementerian Pertanian.
mengenai penyuluh pertanian telah dan ketersediaan stok. Operasi dan Pemelihaan Jaringan Dengan adanya pengalihan
ditandatangani oleh Presiden,” tutur Guru Besar Kebijakan Ekonomi Irigasi untuk Mendukung penyuluh ke Kementan, diharapkan
Zulhas saat jumpa pers, beberapa Pertanian dan Sumberdaya Swasembada Pangan. Dengan Inpres pengelolaan dan koordinasi antara
waktu lalu. Berkelanjutan, IPB University, Prof. ini, pemerintah ingin melakukan penyuluh dapat lebih seragam dan
Dr. A Faroby Falateha mengakui, percepatan pembangunan, fokus memberikan pendampingan
Perpres Tata Kelola Pupuk kebijakan tata kelola pupuk peningkatan, rehabilitasi, serta ke petani sesuai kebutuhan dan
Meski sebelumnya ada empat bersubsidi yang baru ini memiliki operasi dan pemeliharaan jaringan perkembangan teknologi pertanian
yang rencananya akan diterbitkan, tujuan positif, namun pelaksanaannya irigasi mencakup saluran, bangunan, terbaru. Yul
Scan untuk mengetahui
lebih tentang Tiga
Regulasi Penyokong
Swasembada