Page 7 - Sinar Tani Edisi 4075

7
Edisi 19 - 25 Februari 2025 | No. 4075 Tahun LV

Inpres No. 3 Tahun 2025

Asa Besar Ketika Penyuluh

Kembali ke Pusat

Presiden Prabowo Subianto akhirnya langsung berada di
menerbitkan Inpres No. 3 Tahun 2025 tentang bawah koordinasi Menteri
Bahkan
Pertanian.
Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam Presiden memberikan
Rangka Percepatan Swasembada Pangan. waktu pengalihan
pegawai daerah ke pusat
Dengan keluarnya Inpres tersebut penyuluh dalam jangka waktu 1
pertanian di daerah akan menjadi pegawai pusat. tahun.
Dalam proses
pengalihan ini, tentunya
dibutuhkan kolaborasi
residen Prabowo Subianto, pelayanan yang diberikan kepada yang baik antara
dalam komitmennya petani. pemerintah pusat dan
untuk mewujudkan daerah, terutama untuk
swasembada pangan Delapan Institusi memastikan transisi
dan memperkuat sektor Untuk mewujudkan yang mulus tanpa mengganggu
Ppertanian Indonesia, pendayagunaan penyuluh yang operasional pemerintah daerah. sehingga mereka bisa lebih mandiri
telah mengeluarkan Instruksi optimal, Inpres No. 3 Tahun 2025 Langkah ini diharapkan dapat secara ekonomi.
Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun menekankan pentingnya koordinasi mengurangi kendala birokrasi yang Meskipun Inpres ini memiliki
2025. Kebijakan ini menjadi tonggak antara berbagai pihak. Pasalnya, selama ini menghambat kinerja tujuan yang jelas, tentu saja ada
penting dalam mempercepat proses regulasi tersebut mengamanahkan penyuluh pertanian. tantangan yang harus dihadapi
swasembada pangan dengan ke delapan institusi yakni, Menko Meskipun pengalihan penyuluh dalam implementasinya. Salah
menata ulang struktur penyuluhan Pangan, Menteri Pertanian, Menteri ke Kementerian Pertanian, peran satunya kesiapan infrastruktur
pertanian di Indonesia. Keuangan, Menteri PAN/RB, Menteri kepala daerah tetap sangat penting. yang mendukung kebijakan ini.
Sebelumnya, penyuluh pertanian Dalam Negeri, Kepala Badan Gubernur, bupati, dan wali kota Pengalihan penyuluh ke Kementan
yang tersebar di berbagai daerah Kepegawaian Negara, Gubernur dan diinstruksikan untuk memfasilitasi memerlukan perencanaan yang
berada di bawah kewenangan Bupati/Walikota. pengalihan status ASN PPL dari matang terkait dengan sistem
pemerintah daerah. Melalui Dengan Inpres ini, masing- pemerintah daerah ke Kementerian administrasi dan koordinasi antara
kebijakan ini, seluruh Penyuluh masing institusi mendapat tugas Pertanian. Selain itu, mereka juga pemerintah pusat dan daerah.
Pertanian Lapangan (PPL) akan masing-masing. Misalnya, Menteri diminta untuk memastikan bahwa Selain itu, tantangan lainnya
ditarik langsung ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian adalah bagaimana memastikan
Pertanian untuk lebih memperkuat Menteri Pertanian diminta untuk (BPP) di daerah tetap berjalan bahwa penyuluh pertanian yang ada
upaya mempercepat swasembada segera melakukan sinkronisasi dengan baik, serta memfasilitasi di lapangan benar-benar memiliki
pangan. dalam perumusan kebijakan serta pembentukan dan penguatan kompetensi yang memadai. Pelatihan
Dengan adanya pengalihan penetapan langkah strategis dalam kelembagaan petani dan ekonomi dan pengembangan kapasitas
penyuluh ke Kementan, diharapkan implementasi kebijakan ini. lokal. penyuluh harus terus dilakukan agar
pengelolaan dan koordinasi antara Bahkan Kementerian Pertanian Dengan adanya kebijakan mereka dapat menjalankan tugasnya
penyuluh dapat lebih seragam dan diinstruksikan untuk mengambil ini, diharapkan. Penguatan dengan baik. Tanpa dukungan yang
dapat fokus dalam memberikan alih seluruh PPL yang sebelumnya kelembagaan petani juga akan kuat dalam hal pelatihan, kebijakan
pendampingan yang sesuai dengan berada di bawah komando memperkuat posisi tawar mereka ini berpotensi tidak memberikan
kebutuhan dan perkembangan pemerintah daerah, agar mereka dalam menghadapi tantangan pasar, hasil yang maksimal. Gsh/Yul
teknologi pertanian terbaru. Petani
juga akan mendapatkan lebih
banyak akses pendampingan yang Amanat untuk Kementerian Pertanian
berkualitas, modal yang lebih mudah
diakses, dan berbagai teknologi
pertanian yang dapat meningkatkan Inpres ini memberikan arahan yang jelas kepada Menteri Pertanian untuk mengambil langkah-konkret dalam
hasil produksi. pendayagunaan penyuluh pertanian. Beberapa kebijakan utama yang disorot dalam Inpres ini.
Dengan Inpres ini diharapkan
dapat mengatasi berbagai tantangan No Amanah Penjelasan
yang dihadapi sektor pertanian, Dalam waktu 1 tahun, seluruh penyuluh pertanian Aparatur Sipil
seperti rendahnya produktivitas, Negara (ASN) yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah
ketidakmerataan distribusi hasil 1 Pengalihan Penyuluh ke Kementerian akan dipusatkan ke Kementerian Pertanian. Hal ini diharapkan
pertanian, dan keterbatasan akses Pertanian dapat meningkatkan koordinasi, efektivitas, dan profesionalisme
petani terhadap teknologi dan pasar. dalam sistem penyuluhan.
Dengan ditariknya PPL ke pusat,
diharapkan juga tercipta sistem Penyuluh akan lebih aktif dalam mendampingi petani untuk
penyuluhan yang lebih efektif dan 2 Penguatan Peran Penyuluh dalam mencapai target swasembada pangan yang berkelanjutan.
terkoordinasi dengan baik. Swasembada Pangan Mereka akan berperan langsung dalam pengawalan setiap
langkah produksi pertanian.
Hal ini tentu akan berimplikasi pada
peningkatan kualitas pendampingan Penyuluh juga bertugas untuk memperkuat kelembagaan
kepada petani, yang pada gilirannya 3 Pengembangan Kelembagaan Petani ekonomi petani sehingga mereka memiliki akses lebih baik
akan meningkatkan produktivitas terhadap teknologi, modal, dan pasar.
pertanian secara nasional. Karena
itu, kualitas penyuluh pertanian Pemerintah menyediakan sarpras yang dibutuhkan oleh penyuluh
sangat mempengaruhi tingkat 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.
adopsi teknologi oleh petani serta Termasuk fasilitas pelatihan dan alat-alat pertanian modern yang
kemampuan dalam menghadapi lebih efisien.
tantangan pertanian modern. Dalam rangka memastikan efektivitas program penyuluhan,
Sebelumnya, penyuluh pertanian 5 Data dan Informasi Penyuluhan: pemerintah akan membangun pangkalan data dan sistem
tersebar di bawah otoritas pemerintah informasi pertanian yang dapat diakses oleh penyuluh dan petani.
daerah, yang menyebabkan
adanya perbedaan kebijakan dan Kementerian Pertanian akan melakukan pemantauan dan
regulasi di setiap daerah. Hal ini 6 Evaluasi dan Pengawasan: evaluasi terhadap keberhasilan penyuluhan yang dilakukan oleh
sering kali menimbulkan kendala penyuluh, serta melakukan koordinasi dengan kementerian
dalam penyampaian informasi dan lainnya untuk memastikan kebijakan pertanian berjalan sinergis.