Page 10 - Sinar Tani Edisi 4075
P. 10
10 Edisi 19 - 25 Februari 2025 | No. 4075 Tahun LV Pangan
Babak Baru
Serapan Gabah
Penyerapan gabah dan beras Perum Bulog
tahun ini menjadi babak baru. Banyak perbedaan
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kebijakan pemerintah yang diterbitkan Badan
Pangan Nasional tidak lagi menggunakan
standar kualitas gabah petani. Bahkan
penyerapan gabah tersebut akan dikawal Polri.
ok ! Pemerintah harus dipenuhi selama tiga bulan “Swasembada itu adalah prioritas terhadap kebijakan Presiden terkait
telah mengetok palu ke depan yaitu Januari, Februari dari Presiden yang harus mampu kita swasembada pangan sebagai pilar
mekanisme penyerapan dan Maret. Saat penandatangan penuhi. Artinya stok nasional harus utama bangsa,” ujarnya.
gabah/beras oleh Perum komitmen penyerapan gabah, Senin cukup dan petaninya juga wajib Selain menjaga kepentingan
Bulog pada tahun ini. (10/2), telah ditetapkan perusahaan sejahtera. Karena itu Presiden sudah petani, Polri juga memperhatikan
TAngkanya sebanyak penggilingan gabah akan memasok memutuskan HPP nya Rp6.500 dan keseimbangan harga di tingkat
3 juta ton setara beras. Jumlah sebanyak 2,1 juta ton dan Bulog Bulog ditargetkan 3 juta,” katanya. konsumen. Komjen Wahyu
tersebut memang naik cukup tinggi sebanyak 900 ribu ton setara beras. menekankan, kebijakan ini harus
dibandingkan tahun 2023 lalu yang Dengan jangka waktu yang Polri Turun ke Sawah dikelola dengan baik agar tidak
hanya 1,26 juta ton beras. pendek tersebut memang tak Untuk memastikan kelancaran menimbulkan ketimpangan harga
Dalam Keputusan Kepala Badan mudah bagi Perum Bulog dan penyerapan gabah, pihak kepolisian yang dapat merugikan salah satu
Pangan Nasional No. 24 tahun 2025, perusahaan penggilingan bisa akan mengawal dan mendampingi pihak.
pemerintah hanya menetapkan menyerap gabah petani dalam proses penyerapan gabah guna “Ada dua sisi yang harus kita jaga.
harga pembelian pemerintah jumlah sebanyak itu. Namun Direktur memastikan kebijakan pemerintah Jika harga terlalu murah, petani akan
(HPP) gabah kering panen (GKP) Utama Bulog, Mayor Jenderal TNI, berjalan efektif di lapangan. Kepala kesulitan. Namun, jika terlalu tinggi,
sebesar Rp 6.500/kg. Namun dalam Novi Helmy Prasetya yang baru saja Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal konsumen yang dirugikan. Kita harus
keputusan tersebut, pemerintah menggantikan Wahyu Suparyono Wahyu Widada, menegaskan memastikan keseimbangan ini agar
tidak menetapkan standar kualitas mengatakan, pihaknya optimis komitmen Polri dalam mengawal tidak menimbulkan kegaduhan di
seperti kadar air (KA) maupun mampu melakukan serapan gabah percepatan swasembada pangan masyarakat,” tuturnya.
kadar hampa (KH). Padahal dalam 3 juta ton setara beras dalam 3 bulan melalui pengawasan distribusi dan Wahyu menyoroti masalah rantai
kebijakan sebelumnya ditetapkan ke depan. serapan gabah agar sesuai HPP. distribusi beras yang masih terlalu
KA maksimal 25 persen dan KH “Karena itu saya minta Bahkan Polri juga siap menindak panjang akibat dominasi perantara
maksimal 10 persen. kerjasamanya di lapangan. Tidak penggilingan padi yang melanggar dan penggilingan padi berskala
Pemerintah juga tidak ada kata lain apa yang menjadi aturan dan merugikan petani. “Polri besar. Hal ini menyebabkan harga
lagi menetapkan HPP GKP di sasaran kita dalam mewujudkan sudah melaksanakan pemantauan tidak stabil dan menyulitkan petani
penggilingan padi dan Gabah Kering swasembada harus segera dan menemukan berbagai dalam menjual hasil panennya
Giling (GKG) baik di penggilingan dilaksanakan dan Insyaallah 3 bulan permasalahan dalam distribusi dengan harga yang layak.
maupun di gudang Bulog. Begitu ke depan target 3 juta ton optimis beras. Kami telah mengambil “Kami terus melakukan
juga harga beras di gudang Perum bisa kita capai,” tuturnya. Sejauh langkah tegas untuk memastikan pemantauan melalui Satgas Pangan
Bulog. Untuk menjaga kualitas ini, menurut Novi capaian serapan serapan gabah berjalan sesuai untuk memastikan distribusi beras
gabah yang dibeli, sebelumnya gabah sudah mencapai 45 ribu ton aturan. Jika diperlukan, maka berjalan dengan baik. Ini adalah
pemerintah juga menetapkan dari hasil serapan gabah panen raya. kami siap melakukan tindakan bagian dari marwah pemerintah
kebijakan rafaksi untuk GKP. Bahkan angka tersebut akan terus hukum terhadap pelanggaran yang dan bukti kehadiran negara dalam
Dalam babak baru, penyerapan bertambah seiring penyerapan di merugikan petani,” tuturnya. melindungi petani serta menjaga
gabah kebijakan tersebut tidak ada semua daerah. Salah satu fokus utama stabilitas pangan nasional,” tegasnya.
lagi. Pemerintah hanya menetapkan Sementara itu, Wakil Menteri pengawasan Polri adalah Sebagai putra seorang petani
satu harga yakni GKP di tingkat Pertanian Sudaryono yang juga memastikan penggilingan padi skala yang pernah menempuh pendidikan
petani. Artinya, Perum Bulog ‘wajib’ menjabat sebagai Ketua Dewan besar menyerap 20% gabah petani di Fakultas Pertanian, Wahyu
membeli gabah dengan kualitas Pengawas (Dewas) Perum Bulog sesuai kebijakan yang ditetapkan mengaku memiliki perhatian khusus
apapun di tingkat petani. menegaskan, pembelian gabah pemerintah. Namun, hingga saat ini, terhadap isu ketahanan pangan.
“Kita sudah sepakat sesuai perintah sesuai dengan HPP merupakan target tersebut belum sepenuhnya Karena itu dirinya berkomitmen
Presiden seluruh penggilingan siapa bagian dari komitmen Presiden tercapai, sehingga diperlukan untuk terus mengawal kebijakan
saja yang membeli gabah di tingkat Prabowo Subianto dalam dorongan agar semua pihak pemerintah terkait swasembada
petani mutlak dan wajib Rp6.500/kg,” meningkatkan kesejahteraan petani berkomitmen menjalankan aturan. pangan dan memastikan setiap
kata Menteri Pertanian, Andi Amran dan menjadi salah satu upaya “Kami akan memastikan kebijakan berjalan sesuai aturan.
Sulaiman dalam jumpa persnya di mempercepat swasembada pangan. para pemilik penggilingan besar “Ke depan, kami berharap Indonesia
Gedung Kementerian Pertanian, Bahkan bagi Sudaryono serapan berkomitmen untuk menyerap bisa menjadi negara swasembada
Minggu (9/2). gabah sesuai HPP sangat penting gabah petani dan menyesuaikan pangan yang lebih kuat. Pada
Bahkan serapan sebanyak 3 juta dilakukan Bulog untuk memastikan harga sesuai dengan HPP. Ini prinsipnya, Polri siap mendukung
ton setara beras tersebut sudah stok pangan nasional tercukupi. adalah bagian dari dukungan kami kebijakan pemerintah,” ujarnya. Yul
