Page 5 - Sinar Tani Edisi 4075

5
Edisi 19 - 25 Februari 2025 | No. 4075 Tahun LV

Perpres No. 6 Tahun 2025

Selesaikan Karut Marut

Tata Kelola Pupuk Subsidi

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden
(Perpres) No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres yang
ditandatangani 30 Januari 2025 bertujuan untuk memastikan penyaluran pupuk
yang lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai dengan ketahanan pangan nasional.

upuk menjadi sarana Kebijakan ini memberikan
produksi pertanian kesempatan bagi petani dan
penting bagi petani. pembudidaya ikan untuk
Karena itu, pemerintah memperoleh pupuk organik dengan
memberikan subsidi agar harga yang lebih terjangkau.
Ppetani bisa mendapatkan Dengan masuknya pupuk organik
penyubur tanaman tersebut dengan dalam daftar pupuk yang mendapat
harga murah. Sayangnya, dalam subsidi, harapan besar pun muncul
prakteknya di lapangan, kerap terjadi di kalangan petani yang selama ini
penyimpangan dalam distribusinya, mengandalkan pupuk kimia.
sehingga petani kerap mengeluh Pupuk organik, yang lebih
kekurangan pupuk subsidi. ramah lingkungan, diyakini dapat
Untuk menyelesaikan karut meningkatkan kesuburan tanah
marut tata kelola pupuk subsidi, secara berkelanjutan. Hal ini
Pemerintah menerbitkan Perpres No. selaras dengan upaya pemerintah
6 Tahun 2025. Regulasi ini diharapkan untuk mendorong pertanian
membawa perubahan besar dalam yang lebih ramah lingkungan
tata kelola pupuk bersubsidi, dan berkelanjutan, sekaligus
terutama dalam penyaluran pupuk mengurangi ketergantungan pada
agar sesuai 6 T yakni tepat jenis, tepat pupuk kimia. akuntabilitas dalam penyaluran
jumlah, tepat harga, tepat tempat, Siapa yang yang berhak Peran BUMN Pupuk pupuk. Selain itu juga akan
tepat waktu, tepat mutu, dan tepat mendapatkan pupuk subsidi? Hal ini bertujuan untuk memudahkan pendataan penerima
penerimanya. Perpres Nomor 6 Tahun 2025 memastikan bahwa bantuan pupuk subsidi, calon penerima dan
Ada beberapa perbedaan menetapkan pupuk subsidi bersubsidi sampai ke tangan petani calon lokasi untuk petani dan
signifikan dengan Perpres No. 15 diberikan kepada petani yang yang benar-benar membutuhkan, pembudidaya Ikan. Dengan data
Tahun 2011. Misalnya, penerima tergabung dalam kelompok tani, terutama dalam mendukung sektor tersebut, pemerintah akan mudah
pupuk subsidi kali ini tidak hanya termasuk mereka yang berada pertanian dan perikanan. Proses memverifikasi penerima pupuk
sektor pertanian, tapi juga sektor dalam lembaga masyarakat desa pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi. Kemudian bisa digunakan
perikanan yakni para pembudidaya hutan, serta pembudidaya ikan. bersubsidi ini dilakukan BUMN Pupuk untuk perencanaan, penagihan dan
ikan. Jenis pupuk yang mendapat Nantinya, Gapoktan, Poktan, berdasarkan penugasan menteri sistem pembayaran, serta monitoring
subsidi juga ditambah, tidak hanya Pokdakan, pengecer dan koperasi terkait. dan evaluasi.
jenis pupuk urea, SP-36, ZA, dan NPK, yang bergerak atau di bidang Pasal 8 menegaskan bahwa Perpres ini juga menetapkan
tapi juga pupuk organik. penyaluran pupuk menjadi titik BUMN Pupuk harus mengikuti pupuk bersubsidi sebagai
serah pupuk bersubsidi. alokasi yang ditetapkan menteri barang dalam pengawasan.
P er s y ar atan untuk memastikan ketersediaan Pengawasan Pupuk Bersubsidi
mengenai titik serah pupuk bersubsidi yang cukup. meliputi pengawasan terhadap
tersebut nantinya Untuk memenuhi kebutuhan ini, sasaran penerima, jenis komoditas
diatur lebih lanjut pengadaan pupuk dapat dilakukan peruntukan, jenis pupuk, jumlah
dalam peraturan baik dari dalam negeri maupun luar dan mutu pupuk, harga pokok
Menteri Pertanian negeri. Jika BUMN Pupuk tidak dapat penjualan, harga eceran tertinggi
dan Menteri Kelautan mencukupi kebutuhan dalam negeri, dan ketersediaan stok. Pengawasan
dan Perikanan. maka pengadaan dari luar negeri bisa nantinya dilaksanakan Kementerian
Sebagai lokasi titik dipertimbangkan. Pertanian dan Kementerian Kelautan
serah, nantinya BUMN Pupuk juga memiliki dan Perikanan.
Gapoktan, Pokdakan, tanggung jawab penuh terhadap Menteri Pertanian, Andi Amran
atau pengecer distribusi pupuk bersubsidi, Sulaiman mengatakan, pihaknya
bertanggung jawab memastikan distribusi berjalan telah mendorong penyederhanaan
terhadap penyaluran dengan baik hingga titik serah, regulasi untuk mempermudah
pupuk bersubsidi yang mencakup Gapoktan, penyaluran pupuk. Selama ini
ke petani dan Pokdakan, pengecer, serta koperasi penyaluran pupuk subsidi diatur
pembudidaya ikan. yang berperan dalam penyaluran dalam 147 peraturan. Selain itu untuk
Jika titik serah pupuk. Setelah itu, pihak-pihak penyaluran pupuk subsidi harus
pupuk subsidi tersebut bertanggung jawab untuk ada persetujuan dari 12 Menteri, 38
belum memenuhi menyalurkan pupuk kepada petani Gubernur dan lebih dari 500 bupati/
persyaratan, maka dan pembudidaya ikan. walikota.
p el ak sa n aa n Salah satu aspek penting dalam Penyederhanaan regulasi ini
penyaluran pupuk pengelolaan pupuk bersubsidi didorong dalam bentuk Peraturan
bersubsidi masih ini adalah sistem informasi yang Presiden yang memungkinkan
dapat melalui terintegrasi. Pada Pasal 14 (2) kebijakan penyaluran pupuk subsidi
distributor dan mengharuskan kementerian terkait dilakukan secara lebih singkat.
kios pengecer. untuk membangun sistem informasi Dalam aturan baru tersebut,
Namun pemerintah yang mencakup pendataan penerima penentuan penyaluran pupuk ini
membatasi maksimal subsidi, perencanaan, penyaluran, hanya melibatkan tiga pihak, yakni
enam bulan sejak penagihan, pembayaran, serta Kementerian Pertanian, PT Pupuk
Peraturan Presiden ini monitoring dan evaluasi. Indonesia dan Gabungan Kelompok
berlaku. Sistem ini akan memastikan
transparansi, efisiensi, dan Tani (Gapoktan) atau pengecer. Gsh/
Yul