Page 5 - Sinar Tani Edisi 4074
P. 5

5
                                                                                      Edisi 12 - 18 Februari 2025  |  No. 4074  Tahun LV


                    Strategi Pengadaan Saprodi untuk



                         Swasembada Pangan







                          Untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, pemerintah mendukung
                        pengadaan sarana produksi (saprodi) seperti pupuk dan pestisida. Untuk ketepatan
                            bantuan, pemerintah juga meningkatkan pengawasan dalam pengadaannya.



                   wasembada        pangan    Kementerian Pekerjaan  Umum  dan     nasional. Salah satu dampak utama       Menurutnya, penerima bantuan
                   menjadi salah satu target   Perumahan Rakyat (PUPR).            yang diinginkan adalah peningkatan   saprodi   tahun   2025  mencakup
                   utama  pemerintah  dalam      Program cetak sawah seluas 225    produktivitas petani.                berbagai   kelompok    tani   yang
                   meningkatkan ketahanan     ribu ha mendapat bantuan berupa         “Dengan     bantuan     dolomit,  tergabung dalam Brigade Pangan,
                   pangan  nasional.  Namun,   dolomit, herbisida, dan pestisida   herbisida, dan pestisida, petani akan   Gabungan     Kelompok      Tani
        Spencapaian             tujuan   ini  dengan anggaran Rp250 miliar.        mampu      mengoptimalkan     hasil  (Gapoktan),  serta  Kelompok  Tani
          tidak lepas dari kebutuhan saprodi   Untuk optimasi lahan seluas 851 ribu   panen mereka, terutama di lahan-  (Poktan) yang berada di lokasi
          yang memadai, seperti pupuk dan     ha, bantuan yang diberikan berupa    lahan yang sebelumnya kurang         kegiatan cetak sawah, optimasi
          pestisida. Karena itu, Kementerian   dolomit  dan   pestisida,  dengan   produktif. Hal ini akan memberi      lahan, padi gogo, sawah tadah hujan,
          Pertanian melalui Direktorat Pupuk   anggaran sebesar Rp1,875 triliun.   mereka kesempatan untuk meraih       dan lahan program PUPR.
          dan Pestisida telah menyiapkan         Sedangkan program padi gogo       hasil yang lebih maksimal dan           Penerima bantuan saprodi harus
          strategi bantuan saprodi tahun 2025   seluas 300 ribu ha akan memperoleh   meningkatkan kualitas pertanian    memenuhi beberapa persyaratan
          untuk  mendukung     produktivitas  bantuan herbisida dan pestisida,     secara keseluruhan,” tuturnya.       umum agar bantuan dapat disalurkan
          petani di berbagai wilayah.         dengan anggaran Rp600 miliar.           Dengan hasil panen yang lebih     dengan tepat. Salah satunya, mereka
            Menurut Dyah Ayu dari Subdit      Sementara untuk sawah tadah hujan,   baik, ekonomi petani pun akan turut   harus terdaftar di SIMLUHTAN, sistem
          Pengawasan Pupuk dan Pestisida,     pemerintah    menargetkan   seluas   terdongkrak, memberikan dampak       informasi manajemen penyuluhan
          Direktorat Jenderal Prasarana dan   500 ribu ha dengan bantuan yang      positif pada pendapatan mereka dan   pertanian,  yang  memastikan  bahwa
          Sarana   Pertanian,  Kementerian    disalurkan hanya berupa  pestisida   kualitas hidup yang lebih baik. Selain   petani yang menerima bantuan telah
          Pertanian, pemerintah memberikan    senilai Rp500 miliar.                itu, ungkap Dyah, program ini juga   teridentifikasi secara resmi.
          bantuan saprodi sebagai stimulan       “Kami     juga     menyediakan    dapat mengurangi ketergantungan         “Penerima juga harus terverifikasi
          agar  petani   dapat   memenuhi     bantuan untuk Program PUPR yang      petani pada pupuk subsidi. Bantuan   oleh petugas dinas pertanian di
          kekurangan mereka sendiri. “Bentuk   mencakup 300 ribu ha dengan         yang sifatnya stimulan diharapkan    kabupaten    atau   kota   masing-
          bantuan ini berupa pupuk, pestisida,   bantuan  pestisida  senilai  Rp300   bisa  mendorong  petani   untuk   masing, guna memastikan bahwa
          dan dolomit yang akan disalurkan    miliar,” katanya. Secara keseluruhan,   mencari solusi jangka panjang dalam   mereka memang layak menerima
          kepada   kelompok     tani   yang   lanjut  Dyah,   total  luas  lahan   memenuhi      kebutuhan    saprodi   bantuan tersebut,” kata Dyah saat
          memenuhi kriteria,” katanya.        yang mendapat bantuan saprodi        secara mandiri, tanpa bergantung     webinar Optimalisasi Saprodi Menuju
            Pada tahun 2025, pemerintah       mencapai 2,176 juta ha dengan total   pada bantuan pemerintah.            Swasembada      Bersama    Brigade
          akan   mengalokasikan    bantuan    anggaran Rp 4,375 triliun.                                                Pangan     yang    diselenggarakan
          saprodi untuk mendukung berbagai       Dyah mengungkapkan, program          Metode Bantuan                    Tabloid Sinar Tani, Rabu (5/2).
          program  strategis  pertanian,  seperti   bantuan saprodi yang dirancang    Pemerintah menerapkan sistem         Proses pengajuan permohonan
          cetak sawah, optimasi lahan, padi   untuk    tahun   2025   diharapkan   pengadaan      bantuan     saprodi   dapat dilakukan melalui e-proposal
          gogo, sawah tadah hujan, dan        memiliki   dampak    besar  dalam    melalui mekanisme e-purchasing       atau langsung ke Direktorat Pupuk
          program   yang    didukung   oleh   meningkatkan produksi pertanian      yang   tersedia  dalam    e-katalog  dan    Pestisida  di  Kementerian
                                                                                   Kementerian Pertanian. Proses ini    Pertanian.    Penerima    bantuan
             Alokasi Kegiatan Optimalisasi Lahan tahun 2025                        dikelola oleh Lembaga Kebijakan      juga harus bersedia memenuhi
                                                                                   Pengadaan     Barang    dan   Jasa   kewajiban administrasi, termasuk
                                                                                   Pemerintah  (LKPP) sesuai  dengan    melaporkan penggunaan saprodi
                                                                                   PERKA LKPP Nomor 122 Tahun 2022      yang    diterima   kepada    dinas
                                                                                   tentang Tata  Cara  Penyelenggaraan   pertanian    setempat,    sebagai
                                                                                   Katalog Elektronik.                  bentuk pertanggungjawaban dan
                                                                                      Proses distribusi bantuan akan    transparansi.
                                                                                   dilakukan dalam bentuk transfer         Selain itu, penerima bantuan
                                                                                   barang dengan alokasi anggaran di    tersebut juga harus memastikan
                                                                                   satuan kerja (satker) pusat. “Sistem   tidak  menerima bantuan  sejenis
                                                                                   ini  bertujuan  untuk  memastikan    pada musim tanam dan tahun
                                                                                   transparansi,  efisiensi,  dan  akurasi   yang sama, untuk menghindari
                                                                                   dalam penyaluran bantuan kepada      tumpang tindih  bantuan.  “Dengan
                                                                                   petani,” ujarnya.                    adanya  persyaratan  ini,  diharapkan
                                                                                                                        bantuan saprodi dapat tepat sasaran
                                                                                                                        dan dimanfaatkan secara optimal
                                                                                                                        oleh   petani   yang   benar-benar
                                                                                                                        membutuhkan,” katanya.
                                                                                                                           Agar penyaluran bantuan berjalan
                                                                                                                        lancar dan tepat sasaran, pemerintah
                                                                                                                        telah   membentuk     Tim   Teknis
                                                                                                                        Pengadaan Saprodi yang terdiri
                                                                                                                        dari berbagai lembaga dan instansi
                                                                                                                        terkait, seperti Badan Standardisasi
                                                                                                                        Instrumen Pertanian  (BSIP) Tanah
                                                                                                                        dan Pupuk, Komisi Pestisida, Badan
                                                                                                                        Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),
                                                                                                                        serta Institut Pertanian Bogor (IPB).
                                                                                                                           Selain    itu,  terdapat    Tim
                                                                                                                        Pembentukan Harga, Tim Pemeriksa
                                                                                                                        Barang, dan Tim Reviu Juknis
                                                                                                                        serta Dokumen Kontrak yang akan
                                                                                                                        memastikan    transparansi  dalam
                                                                                                                        pengadaan dan distribusi bantuan.
                                                                                                                        Di tingkat daerah, Dinas Pertanian
                                                                                                                        di provinsi dan kabupaten juga
                                                                                                                        akan bertanggung jawab dalam
                                                                                                                        memeriksa      barang     sebelum
                                                                                                                        disalurkan ke petani. Gsh/Yul
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10