Page 13 - Sinar Tani Edisi 4078

13
Edisi 12 - 18 Maret 2025 | No. 4078 Tahun LV

Data Penerima Pupuk Subsidi Dimutakhirkan

Jangan Sampai Terlewatkan!

Kementerian Pertanian
terus berkomitmen
memperbaiki tata
kelola penyaluran
pupuk bersubsidi serta
meningkatkan akses
petani terhadapnya.
Salah satu langkah
terbaru adalah
pemutakhiran data
penerima pupuk
bersubsidi melalui
sistem e-RDKK.

ebijakannya itu diatur
dalam Peraturan Menteri
Pertanian (Permentan)
Nomor 04 Tahun 2025
tentang Tata Cara
KPenetapan Alokasi dan
Harga Eceran Tertinggi Pupuk Sementara itu Menteri Pertanian, distributor dan kios pengecer. Poktan (89%) dan 9 anggota
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Andi Amran Sulaiman, menekankan Namun pemerintah membatasi Gapoktan (11%). Mayoritas responden
Dengan adanya pemutakhiran bahwa perubahan dalam Permentan maksimal enam bulan sejak adalah laki-laki (98%), dan sebagian
data e-RDKK yang lebih fleksibel, 04 Tahun 2025 merupakan bagian Peraturan Presiden ini berlaku. besar berada dalam rentang usia 41
diharapkan sistem penyaluran dari reformasi kebijakan pemerintah hingga 60 tahun, yang menunjukkan
pupuk bersubsidi semakin efektif untuk memperkuat sektor pertanian Kendala di Gapoktan pengalaman dalam pengelolaan
dalam mendukung produksi pangan dan mendukung swasembada Untuk mengukur kesiapan pertanian.
nasional. pangan melalui distribusi pupuk di lapangan, Program Studi Berdasarkan hasil uji kelayakan,
Direktur Jenderal Prasarana subsidi yang lebih efisien. Manajemen Pembangunan Daerah, Gapoktan di Jawa Barat belum layak
dan Sarana Pertanian, Andi Nur “Kami ingin memastikan distri- IPB University melakukan survei sepenuhnya menjadi penyalur pupuk
Alam Syah menegaskan, regulasi busi pupuk bersubsidi berjalan terhadap kelompok tani (Poktan) bersubsidi. Hasil uji menunjukkan
ini bertujuan memastikan hanya lebih lancar, transparan, dan tepat dan gabungan kelompok tani bahwa 100% responden Gapoktan
petani yang benar-benar berhak sasaran. Ini adalah langkah konkret (Gapoktan) sebagai penyalur pupuk tidak memenuhi tujuh indikator dasar
yang terdaftar dalam sistem e-RDKK. pemerintah untuk mencapai swa- bersubsidi. Namun, dari hasil survei yang menjadi syarat penyaluran
“Kini, data e-RDKK dapat dievaluasi sembada pangan dan men dukung mengungkapkan kelembagaan pupuk bersubsidi.
dan diperbarui sepanjang tahun. kesejahteraan petani,” tegas Amran. Poktan dan Gapoktan masih Beberapa kekurangan yang
Jika sebelumnya hanya bisa diajukan Sebelumnya, Presiden Prabowo menghadapi banyak kendala. ditemukan meliputi legalitas badan
pada tahun sebelumnya, kini pe- Subianto telah menandatangani Prof. Dr. A Faroby Falatehan, usaha, kemampuan administrasi,
mutakhiran data lebih fleksibel dan Peraturan Presiden (Perpres) No. Guru Besar dalam bidang pengelolaan keuangan, penyimpanan
dinamis sesuai kondisi di lapangan,” 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kebijakan Ekonomi Pertanian stok pupuk, serta modal dan sumber
jelas Andi. Pupuk Bersubsidi. Perpres yang dan Sumberdaya Berkelanjutan daya manusia. “Sebanyak 89% respon-
Jadwal pemutakhiran data pene- ditandatangani 30 Januari 2025 dalam konferensi pers yang den Gapoktan dinilai siap sebagai
rima pupuk bersubsidi saat ini akan bertujuan untuk memastikan diselenggarakan Program Studi penyalur pupuk bersubsidi meskipun
berlangsung pada 6–18 Maret 2025. penyaluran pupuk yang lebih efisien Manajemen Pembangunan Daerah, belum memenuhi seluruh indikator
Dengan adanya perubahan ini, dan tepat sasaran, sesuai dengan IPB University mengatakan, dari yang dibutuhkan,” ungkapnya.
petani, penyuluh, dan petugas terkait ketahanan pangan nasional. segi sumber daya manusia, banyak Selain itu, faktor yang masih perlu
diharapkan dapat segera melakukan Dalam Perpres Nomor 6 Tahun pengelola yang belum memiliki diperbaiki meliputi modal, legalitas,
pemutakhiran dalam jangka waktu 2025, pemerintah menetapkan kapasitas cukup untuk menangani administrasi, pengelolaan keuangan,
dua minggu tersebut agar tidak penerima pupuk subsidi adalah petani distribusi pupuk. dan distribusi pupuk. Sedangkan 11%
terlewat. yang tergabung dalam kelompok tani, Sarana dan prasarana yang responden tergolong kurang siap,
Andi Nur mengingatkan seluruh termasuk mereka yang berada dalam tersedia juga masih terbatas, meskipun sudah memenuhi indikator
petani, penyuluh, dan petugas lembaga masyarakat desa hutan, sementara banyak kelompok yang sarana prasarana dan teknologi
yang membantu proses ini untuk serta pembudidaya ikan. Nantinya, menghadapi masalah permodalan. informasi.
segera memperbarui data e-RDKK Gapoktan, Poktan, Pokdakan, “Survei kesiapan Gapoktan sebagai Prof. Faroby mengingatkan, pene-
sesuai jadwal. “Jangan sampai pengecer dan koperasi yang ber- penyalur pupuk bersubsidi telah rapan kebijakan Gapoktan sebagai
kesempatan ini terlewat, karena data gerak atau di bidang penyaluran dilaksanakan di beberapa daerah penyalur pupuk ber sub sidi dapat
yang terupdate akan memastikan pupuk. Mereka akan menjadi titik di Jawa Barat pada Januari hingga menimbulkan beberapa dampak.
penyaluran pupuk subsidi lebih tepat serah pupuk bersubsidi. Februari 2025, mencakup berbagai Salah satunya pelanggaran peraturan
sasaran,” katanya. Persyaratan mengenai titik serah kabupaten dan kota dengan dan risiko hukum. Berdasarkan UU
Sebagai informasi Pemerintah tersebut nantinya diatur lebih lanjut potensi kesiapan yang berbeda,” No. 19 Tahun 2013 dan Permendag
telah mengalokasikan 9,55 juta ton dalam peraturan Menteri Pertanian tambahnya. No. 04 Tahun 2023, penyalur pupuk
pupuk bersubsidi yang sudah dapat dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Lokasi survei meliputi Kabupaten bersubsidi harus berbadan usaha
ditebus sejak 1 Januari 2025. Hingga Sebagai lokasi titik serah, nantinya Bandung (Bojongsoang dan yang terdaftar dengan Nomor Induk
awal Maret, realisasi penyaluran telah Gapoktan, Pokdakan, atau pengecer Rancaekek), Kabupaten Bandung Berusaha (NIB).
mencapai 13,03%. bertanggung jawab terhadap Barat (Cihampelas dan Ngamprah), “Jika Gapoktan tidak memiliki
Dalam kebijakan terbaru ini, selain penyaluran pupuk bersubsidi ke Kabupaten Purwakarta (Wanayasa NIB, maka statusnya dianggap ilegal
pemutakhiran data petani penerima petani dan pembudidaya ikan. dan Kiarapedes), serta Kabupaten dan berisiko berhadapan dengan
pupuk subsidi, komoditas ubi Jika titik serah pupuk subsidi Karawang (Karawang Barat dan aparat penegak hukum (APH). Hal ini
kayu kini juga masuk dalam daftar belum memenuhi persyaratan, maka Karawang Timur). dapat menyebabkan masalah hukum
komoditas yang berhak menerima pelaksanaan penyaluran pupuk Survei ini melibatkan 85 bagi Gapoktan serta pihak terkait,”
pupuk bersubsidi. bersubsidi masih dapat melalui responden, dengan 76 anggota tuturnya. Gsh/Yul