Page 11 - Konpers Penindakan Obat Tradisional dan Pangan Olahan

Judul : Badan POM Dapati Obat Tradisional Ilegal Senilai Rp3,2 miliar

Nama Media : mediaindonesia.com

Tanggal : 26 September 2020

Halaman/URL :https://mediaindonesia.com/read/detail/347848-badan-pom-
dapati-obat-tradisional-ilegal-senilai-rp32-miliar

Tipe Media : Online

BADAN Pengawas Obat dan Makanan
(Badan POM) menemukan produk obat
tradisional tanpa izin edar dan mengandung
bahan kimia obat, serta pangan olahan tanpa
izin edar pada operasi penindakan yang
digelar Rabu (23/9) lalu di Rawalumbu,
Bekasi. Dalam operasi tersebut ditemukan
barang bukti sebanyak 60 item yang terdiri
dari 78.412 barang dan nilai keekonomiannya
diperkirakan mencapai Rp3,25 miliar.

“Ini adalah temuan kita yang terakhir, obat-obatan tradisional, impor dan juga produksi dalam
negeri yang mengandung bahan kimia obat. Termasuk juga produk pangan olahan, kopi
dengan klaim berlebihan hati-hati karena ini mengandung bahan kimia obat yang berbahaya
bagi organ anda,” kata Penny K Lukito dalam konferensi pers hasil operasi penindakan obat
dan makanan di Bekasi, Jumat (25/9).
Temuan ini merupakan hasil pengawasan rutin yang bermula dari laporan masyarakat yang
menyebutkan adanya gudang yang menyimpan dan mendistribusikan produk obat
tradisional dan pangan olahan ilegal.
Berdasarkan laporan tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM
melakukan pendalaman dan penelusuran yang kemudian menunjukkan adanya pelanggaran
di bidang Obat dan Makanan.
“Untuk sementara, diketahui bahwa modus operandi pelaku adalah mengedarkan obat
tradisional dan pangan olahan ilegal melalui platform e-commerce, serta mendistribusikan
produk tersebut melalui jasa transportasi online dan ekspedisi,” tuturnya. Berdasarkan
temuan dan fakta di lapangan, para tersangka dapat dijerat dengan ketentuan Undang-
Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) serta
Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan
sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, dan/atau alat kesehatan yang
tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda
paling banyak Rp1,5 miliar.

Selain itu, tersangka juga dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan ketentuan Undang-
Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) yang menyatakan
bahwa pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap
pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam
kemasan eceran dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda
paling banyak Rp4 miliar.