Page 9 - Konpers Penindakan Obat Tradisional dan Pangan Olahan

Judul : BPOM Amankan Obat Tradisional Terkait Covid-19 Tanpa Izin
Edar

Nama Media : suara.com
Tanggal : 26 September 2020

Halaman/URL :https://www.suara.com/health/2020/09/25/191110/bpom-
amankan-obat-tradisional-terkait-covid-19-tanpa-izin-edar

Tipe Media : Online

Suara.com - Kepala Badan POM Penny K.
Lukito mengumumkan temuan obat
tradisional tanpa izin edar atau
mengandung bahan kimia obat, serta
pangan olahan tanpa izin edar pada Rabu,
23 September 2020 di Rawalumbu,
Bekasi.

Barang bukti temuan sebanyak 60 item,
78.412 buah diperkirakan nilai
ekonominya mencapai sebesar Rp 3,25 miliar.

Temuan ini merupakan hasil pengawasan rutin yang berawal dari laporan
masyarakat yang menyebutkan adanya gudang yang menyimpan dan
mendistribusikan produk obat tradisional dan pangan olahan ilegal.

Berdasarkan laporan tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM
melakukan pendalaman dan penelusuran yang kemudian menunjukkan adanya
pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

“Untuk sementara, diketahui bahwa modus operandi pelaku adalah mengedarkan
obat tradisional dan pangan olahan ilegal melalui platform e-commerce, serta
mendistribusikan produk tersebut melalui jasa transportasi online dan ekspedisi,”
terang Penny saat konferensi pers, Jumat (25/9/2020).

Selama menjalankan usaha ilegalnya, kata Penny, tersangka berhasil meraih omset
miliaran rupiah setiap tahunnya.

Berdasarkan temuan dan fakta di lapangan, para tersangka dapat dijerat dengan
ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 196 Jo. Pasal
98 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1).
Pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi
atau mengedarkan sediaan farmasi, atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5
miliar rupiah.

“Selain itu, tersangka juga dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1),”
tambah Penny.