Page 10 - Konpers Penindakan Obat Tradisional dan Pangan Olahan

Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak
memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau
yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dapat dikenakan
hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar
rupiah.

“Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal
62 ayat (1), tersangka dapat dikenakan hukuman dengan pidana penjara paling lama
5 tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah,” lanjut Kepala Badan
POM.

Sementara itu, untuk penegakan hukum akan lebih difokuskan pada kejahatan
dengan nilai ekonomi tinggi atau kualitas kejahatannya akan mempengaruhi
kesehatan masyarakat, perekonomian, harga diri bangsa (ketahanan bangsa)
utamanya produk-produk impor dan kejahatan terorganisir.

Dalam waktu dekat, Badan POM akan melakukan pemusnahan terhadap barang
bukti tindak pidana di bidang obat dan makanan temuan tahun 2019 senilai Rp 53,5
miliar

“Kami tak segan untuk menindak dan menegakkan hukum kepada siapapun yang
tidak mengikuti aturan agar pelanggar diberi hukuman yang setimpal. Kesehatan
masyarakat terancam jika pelaku usaha tidak patuh”, tegasnya.

Masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih, membeli dan mengonsumsi
produk Obat dan Makanan, termasuk banyaknya informasi penggunaan obat-obat
herbal dengan klaim mencegah, mengobati atau menyembuhkan Covi-19.

Selalu ingat Cek “KLIK” (Kemasan, Label, izin Edar dan Kedaluwarsa) sebelum
membeli atau mengonsumsi produk Obat dan Makanan. Masyarakat dapat
memperoleh informasi tentang produk Obat dan Makanan dengan mudah melalui
situs resmi Badan POM, sosial media resmi Badan POM, maupun HaloBPOM
1500533.