Page 15 - Konpers Penindakan Obat Tradisional dan Pangan Olahan

Judul : BPOM Bongkar Perdagangan Jamu dan Obat Tradisional
Ilegal Senilai Rp3,25 M di Bekasi

Nama Media : nkriku.com
Tanggal : 26 September 2020

Halaman/URL :https://nkriku.com/bpom-bongkar-perdagangan-jamu-dan-obat-
tradisional-ilegal-senilai-rp325-m-di-bekasi/

Tipe Media : Online

JAKARTA – Badan Pengawasan Obat dan
Makanan (BPOM) berhasil membongkar
perdagangan jamu dan obat-obatan
tradisional berbahaya yang tidak memiliki
izin edar. Penggerebekan ini berlangsung
pada Rabu (23/9/2020) sekitar pukul 15.00
WIB, di Perum Pesona Metropolitan Ruko
Gardenia Blok RE 09 RT 05/RW 02,
Kelurahan Bojong Rawalumbu,
Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.
Pada penggerebekan ini ditemukan barang bukti sebanyak 60 item, 78.412 pcs
diperkirakan senilai Rp3,25 miliar.Kepala BPOM, Penny Kusumastuti Lukito
mengatakan temuan ini merupakan hasil pengawasan rutin yang bermula dari
laporan masyarakat yang menyebutkan adanya gudang yang menyimpan dan
mendistribusikan produk obat tradisional dan pangan olahan ilegal.

“Untuk sementara, diketahui bahwa modus operandi pelaku adalah mengedarkan
obat tradisional dan pangan olahan ilegal melalui platform e-commerce, serta
mendistribusikan produk tersebut melalui jasa transportasi online dan ekspedisi. Dari
operasi ilegal ini, tersangka berhasil mendapatkan omset miliaran rupiah setiap
tahunnya,” ungkap Penny dalam Konferensi Pers secara virtual Penindakan Obat
dan Makanan di Masa Pandemi COVID-19, Jumat (25/9/2020).

Berdasarkan temuan dan fakta di lapangan, para tersangka dapat dijerat dengan
ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 196 Jo Pasal 98
ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1). Selain itu, tersangka juga
dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang Pangan
Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1).
“Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak
memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau
yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dapat dikenakan
hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar
rupiah,” jelas Penny.

“Berdasarkan Undang-Uudang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal
62 ayat (1), tersangka dapat dikenakan hukuman dengan pidana penjara paling lama
5 tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah,” lanjut dia.