Page 18 - Konpers Penindakan Obat Tradisional dan Pangan Olahan

Berdasarkan temuan dan fakta di lapangan, para tersangka dapat dijerat dengan
ketentuan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 196 Jo. Pasal
98 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 197 Jo.

Pasal 106 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang yang dengan
sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi, dan/atau alat kesehatan
yang tidak memiliki izin edar dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun
dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

Selain itu, tersangka juga dapat dikenakan hukuman pidana berdasarkan ketentuan
Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1),"
tambah Kepala Badan POM.

Pasal ini menyatakan bahwa pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak
memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau
yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dapat dikenakan
hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 miliar
rupiah.

"Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal
62 ayat (1), tersangka dapat dikenakan hukuman dengan pidana penjara paling lama
5 tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah," lanjut Kepala Badan
POM.

Dalam memberantas kejahatan obat dan makanan, Badan POM mengedepankan
upaya pencegahan melalui optimalisasi kegiatan cegah tangkal, siber dan intelijen.
Sementara itu, untuk penegakan hukum akan lebih difokuskan pada kejahatan
dengan nilai ekonomi tinggi atau kualitas kejahatannya akan mempengaruhi
kesehatan masyarakat, perekonomian, harga diri bangsa (ketahanan bangsa)
utamanya produk-produk impor dan kejahatan terorganisir.

Selama pandemi COVID-19, hasil operasi dan analisa intelijen Badan POM
menunjukkan terjadinya perbedaan pola konsumsi dan distribusi melalui media
online. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), penjualan secara online
pada bulan April 2020 bahkan melonjak hingga 480%.

Hal ini memberikan peluang bagi pelaku kejahatan obat dan makanan untuk
mengedarkan obat dan makanan ilegal dan tidak memenuh persyaratan melalui
media online.

Berdasarkan hasil kinerja patroli siber Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Badan
POM, terjadi peningkatan jumlah tautan/situs yang teridentifikasi mengedarkan obat
dan makanan ilegal.

Pada tahun 2019, Badan POM berhasil mengidentifikasi 24.573 tautan penjualan
Obat dan Makanan ilegal. Jumlah ini meningkat hampir 100% menjadi 48.058 tautan
selama semester I 2020.

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menegaskan bahwa dalam kondisi pandemi
COVID-19 Badan POM melalui Kedeputian Bidang Penindakan dan Balai
Besar/Balai POM/Kantor Badan POM di kabupaten/kota di seluruh Indonesia, tetap