Page 29 - Konpers Penindakan Obat Tradisional dan Pangan Olahan

Judul : BPOM Temukan 50 Ribu Tautan Iklan Penjual Obat Ilegal
Selama Pandemi COVID-19

Nama Media : sindonews.com
Tanggal : 26 September 2020

Halaman/URL :https://nasional.sindonews.com/read/176366/13/bpom-
temukan-50-ribu-tautan-iklan-penjual-obat-ilegal-selama-
pandemi-covid-19-1601017786

Tipe Media : Online

JAKARTA - Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM), Penny Kusumastuti
Lukito mengatakan di masa pandemi COVID-
19 sebanyak 50 ribu tautan atau link website
yang mengiklankan obat dan makanan ilegal.
“Dalam masa krisis pandemi ini banyak
dimanfaatkan oleh para penjahat yang
memanfaatkan keberadaan kondisi krisis ini
dengan memberikan iklan-iklan yang
berlebihan, iklan-iklan yang tidak sepatutnya
sesuai dengan pembuktiannya yang ada, tentunya akan sangat berbahaya kalau dikonsumsi
oleh masyarakat,” ungkap Penny dalam Konferensi Pers secara virtual Penindakan Obat
dan Makanan di Masa Pandemi COVID-19, Jumat (25/9/2020). (Baca juga: Pilkada Picu
Lonjakan COVID-19, KPU Harus Tegas pada Pelanggar Protokol Kesehatan)

Sebanyak 48 ribu tautan tersebut berisi iklan obat terutama yang dijadikan pengobatan
COVID-19 seperti hidroksiklorokuin, aktinomisin, ataupun dexamethasone. “Identifikasi
sekitar 50 ribu tautan atau istilahnya link yang mengedarkan iklan-iklan penjualan obat dan
makanan yang ilegal. Dan tentunya ilegal dan merupakan produk-produk yang dilarang
khususnya untuk dikaitkan dengan obat-obat jadikan COVID-19 banyak sekali
hidroksiklorokuin, aktinomisin, dexamethasone yang dijual secara ilegal,” jelasnya.

Penny mengatakan temuan ini merupakan hasil patroli siber dari Maret sampai dengan
September. Dan kini sebanyak 50 ribu tautan sudah di take down.
“Sudah ditemukan sebanyak hampir 50 ribu tautan atau link yang sebelumnya telah
ditindaklanjuti dan telah direkomendasi take down. Terima kasih atas kerja samanya dari
IDEA (Indonesian E-Commerce Association) yang selalu bekerja sama menindaklanjuti,
menurunkan temuan-temuan yang kami dapatkan,” tandasnya. (Baca juga: Mulia Sekali!
Meski Ditanggung Pemerintah, Asuransi Jiwa Tetap Bayar Klaim Covid)

Namun, Penny menambahkan penjualan ilegal ini juga tidak akan terjadi kalau tidak ada
yang membeli. “Jadi demand yang juga tugas dari pada masyarakat untuk tidak mencari,
tidak membeli produk-produk obat keras ini yang seharusnya memang didapatkan melalui
resep dokter atau dari fasilitas pelayanan kesehatan. Terutama yang terkait dengan
pengobatan COVID-19,” katanya.