Page 69 - Intensifikasi Pengawasan Pangan Nataru 2020

Judul : Daerah Perbatasan Rawan Produk Ilegal
Nama Media : jawapos.com
Tanggal : 24 Desember 2019
Halaman/URL:https://www.jawapos.com/nasional/24/12/2019/daerah-perbatasan-
rawan-produk-ilegal/
Tipe Media : Online

JawaPos.com – Meningkatnya
kebutuhan pangan menjelang hari
raya kerap dimanfaatkan oleh oknum
pengusaha untuk menjual produk
impor ilegal, rusak, hingga
kedaluwarsa. Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM)
menyebut temuan produk yang tidak
memenuhi ketentuan tahun ini lebih
banyak daripada sebelumnya.

Kepala BPOM Penny K. Lukito
menuturkan, sebanyak 188.768
produk pangan kemasan tak layak dapat diamankan dari 1.152 sarana distribusi di
seluruh Indonesia. Mulai ritel, importer, distributor, hingga toko grosir. Dari jumlah
tersebut, 50,97 persen atau 94.384 produk adalah pangan kemasan tanpa izin edar
alias ilegal. Artinya, produk tersebut belum terdaftar di BPOM.

Barang ilegal tersebut paling banyak ditemukan di distributor maupun importer.
”Bengkulu, Banten, Gorontalo, Riau, dan Bali merupakan lima besar daerah yang
paling banyak ditemukan produk pangan ilegal,” papar Penny kemarin (23/12).

BPOM juga mendapati banyak produk kedaluwarsa di ritel dan toko grosir. Dari total
88.760 produk temuan di ritel dan grosir, 45.718 produk kedaluwarsa. Penny
mengimbau masyarakat agar pandai memilih produk pangan di ritel maupun toko
grosir. ”Cek kemasan dan label kedaluwarsa,” tegasnya.

Sulawesi Selatan (Sulsel), NTT, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat
merupakan daerah dengan banyak temuan produk pangan kedaluwarsa.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Reri Indriani membenarkan bahwa
temuan pangan tak layak 2019 meningkat dari tahun lalu. Yakni sebanyak 164.998
kemasan. ”Karena selama setahun ini ada penambahan sekitar 495 sarana distribusi,
baik importer, distributor, ritel, maupun grosir,” jelas Reri.

Mayoritas produk tak layak itu, lanjut dia, ditemukan di daerah perbatasan. Sebab, di
daerah tersebut terdapat pelabuhan sebagai pintu masuk barang-barang impor.
Sedangkan jumlah personel BPOM terbatas.