Page 71 - Intensifikasi Pengawasan Pangan Nataru 2020
P. 71
pemerintah daerah. Karena izin-izin distribusi umumnya dari pemerintah daerah juga,"
Penny menegaskan.
"Nanti kami akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah. Kami juga
terus melakukan percepatan perizinan. Agar tidak ada lagi pangan ilegal, yang tanpa
izin edar. Berbagai kemudahan izin distribusi pangan juga harus didampingi oleh
pemerintah daerah ataupun yang terkait dalam memberikan intensitas pengawasan
yang lebih baik."
Pemusnahan Produk
Untuk pengawasan pangan olahan khususnya lebih banyak melibatkan lintas sektor,
tak hanya BPOM dan 40 Kantor BPOM di kabupaten/kota seluruh Indonesia saja.
Apabila ada upaya sanksi pidana, efek jera akan dipertegas lagi.
"Efek jera kan macam-macam ya. Tidak hanya dalam bentuk pemidanaan dan
hukuman, tapi juga ada efek jera lain, seperti denda pada pelaku usaha industri atau
pencabutan izin produksi untuk jangka waktu tertentu. Yang jelas, kami
komunikasikan dengan pihak-pihak penegak hukum lainnya," lanjut Penny.
Selain itu, kemasan pangan olahan tak layak konsumsi temuan BPOM juga akan
dimusnahkan. Produk pangan olahan yang ilegal, rusak,dan kedaluwarsa juga tak
boleh lagi dipajang (display) di sarana ritel serta pelarangan pengedaran produk. Surat
peringatan terhadap pelaku usaha industri juga dikirimkan oleh BPOM.
