Page 10 - DUKUNGAN BADAN POM BAGI NEGARA ISLAM MENUJU KEMANDIRIAN OBAT DAN VAKSIN__
P. 10
Judul : Vaksin Produksi RI Diminati OKI
Nama Media : mediaindonesia.com
Tanggal : 26 Juli 2019
Page/URL : https://mediaindonesia.com/read/detail/249324-vaksin-produksi-ri-diminati-oki
Tipe Media : Online
INDONESIA dinilai sebagai negara
termaju dalam pengembangan vaksin di
antara negara anggota Organisasi Kerja
Sama Islam (OKI). Banyak anggota OKI
yang meminta pendampingan Indonesia
dalam pembuatan regulasi.
Hal tersebut merupakan buah dari tekad
kuat dari pemerintah untuk mendorong
kualitas kesehatan masyarakat di
negara-anggota OKI, khususnya obat-
obatan dan imunitas. Indonesia pun
merasa memiliki kewajiban untuk
membantu meningkatkan standar di negara lainnya.
Hal ini disampaikan Kepala Badan POM Indonesia, Penny K Lukito, di Bandung, kemarin,
saat menyosialisasikan hasil pertemuan pertama kepala otoritas regulatori obat negara-
negara OKI di Jakarta pada 2018. Dalam pertemuan tersebut disepakati lahirnya berbagai
hal, seperti pentingnya institusi pengawas dan harmonisasi standar dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan regulatori obat dan vaksin.
Sebagai negara terdepan dalam perkembangan vaksin, Indonesia harus menindaklanjutinya
dengan menyiapkan seluruh unsur terkait dalam industri tersebut. "Di antara 57 negara
anggota OKI, Indonesia memiliki kemampuan lebih dalam memproduksi vaksin," katanya.
Kelebihan itu di antaranya terbukti dengan sebaran ekspor vaksin yang sudah dirasakan lebih
dari 135 negara. Tak kalah penting, tingkat kehalalan vaksin dan obat produksi dalam negeri
ini sudah mendapat kepercayaan dari negara anggota OKI.
Sementara itu, di Kendal, Jawa Tengah, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek meresmikan
industri bioteknologi berbasis mikroalga pertama di Indonesia, PT Evergen Resources.
"Pabrik bahan baku kosmetik dan suplemen kesehatan ini menjadi bagian dari industri
bioteknologi di Tanah Air."
Menkes mengungkapkan, penjualan obat-obatan produksi dalam negeri dalam kurun waktu
tiga tahun terakhir meningkat tajam. Secara kumulatif, hingga 2019 mencapai Rp59,5 triliun.
(BY/HT/H-1).
