Page 9 - Intensifikasi Pengawasan Pangan Jelang Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021_Neat
P. 9
Judul : 982 Sarana Distribusi Pangan Tidak Memenuhi Ketentuan, Ini
Tindakan BPOM
Nama Media : liputan6.com
Tanggal : 23 Desember 2020
Halaman/URL : https://www.liputan6.com/health/read/4440767/982-sarana-
distribusi-pangan-tidak-memenuhi-ketentuan-ini-tindakan-bpom
Tipe Media : Online
Jelang Natal dan tahun baru Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
memeriksa 2.687 sarana distribusi
pangan, berupa importir, distributor,
grosir, dan ritel. Hasilnya, 982 (36,55
persen) sarana distribusi dinyatakan tidak
memenuhi ketentuan (TMK).
Pelanggaran yang ditemukan didominasi
oleh pangan kedaluwarsa yaitu sebanyak 60.656 kemasan (63,07 persen). Diikuti
dengan pangan ilegal sebanyak 31.316 kemasan (32,56 persen) dan pangan rusak
sebanyak 4.201 kemasan (4,37 persen).
Sebagai upaya perlindungan masyarakat, seluruh produk pangan yang tidak
memenuhi ketentuan telah diturunkan dari rak pajang/display dan/atau diamankan
BPOM setempat.
BPOM juga memerintahkan pihak sarana distribusi pangan untuk tidak
mengedarkan produk tersebut. Bagi sarana distribusi pangan yang melakukan
pelanggaran peredaran pangan, Badan POM juga melakukan upaya pembinaan dan
memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito, Badan POM berkomitmen untuk
senantiasa mengawal keamanan pangan dan melindungi kesehatan masyarakat,
terutama di masa darurat pandemi COVID-19.
“Untuk itu, kepada pelaku usaha pangan diimbau agar selalu memenuhi ketentuan
yang berlaku dalam menjalankan usahanya,” ujar Penny dalam konferensi pers
daring BPOM, Rabu (23/12/2020).
Penny juga mengimbau masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan
dan menjadi konsumen cerdas dalam memilih pangan aman dengan selalu
melakukan Cek KLIK (Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin edar, dan Cek
Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi pangan olahan.
Hasil Intensifikasi Pengawasan
Sebelumnya, produk yang masuk dalam kategori tidak memenuhi ketentuan disaring
dengan upaya intensifikasi pengawasan.