Page 56 - Badan POM Serahkan Sertifikat CPOB kepada PT Biotis untuk Dukung Produksi Vaksin Merah Putih
P. 56

Badan  POM  senantiasa  mendukung  pengembangan  vaksin  Merah  Putih  dengan
               melakukan  pengawalan  dan  memberikan  asistensi  regulatori.  Dengan  demikian,
               vaksin  tersebut  diharapkan  dapat  memenuhi  aspek  keamanan,  khasiat,  dan  mutu
               yang dipersyaratkan, sehingga direncanakan persetujuan penggunaan dalam kondisi
               darurat (Emergency Use Authorization/EUA) dapat diberikan pada Semester-I Tahun
               2022.

               Dalam  kesempatan  ini,  Kepala  Badan  POM  kembali  menjelaskan  bahwa  dalam
               proses pengembangan vaksin ini, peran Badan POM dimulai sejak tahap uji pra-klinik
               dengan melakukan asistensi regulatori lebih awal dengan institusi riset atau industri
               farmasi.  “Untuk  uji  pra-klinik,  vaksin  harus  diproduksi  dalam  skala  laboratorium
               dengan mengikuti kaidah Good Laboratory Practice (GLP). Selanjutnya, pada tahapan
               uji  klinik  vaksin  juga  harus  mengikuti  kaidah  Good  Clinical  Practice  (GCP)  dan
               diproduksi di fasilitas yang memenuhi syarat Good Manufacturing Practice (GMP).
               Hasil uji pra-klinik dan uji klinik akan menjadi data dukung dalam proses registrasi,”
               lanjut Kepala Badan POM.

               Pengembangan  Vaksin  Merah  putih  ini  menunjukkan  bukti  sinergi  dari  kalangan
               akademi, bisnis, dan pemerintah (Academic, Business, and Government/ABG), atau
               yang  dikenal  sebagai  “Triple  Helix”.  Sinergisme  ini  diperlukan  dalam  rangka
               mendukung hilirisasi riset dan inovasi obat serta perkuatan industri farmasi nasional
               untuk mewujudkan kemandirian obat dan vaksin dalam negeri.

               Pemerintah  terus  berkomitmen  untuk  mewujudkan  kemandirian  obat  dan  vaksin,
               sebagaimana  yang  diamanatkan  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  6  Tahun  2016
               tentang  Percepatan  Pengembangan  Industri  Farmasi  dan  Alat  Kesehatan.  Dalam
               penanggulangan  pandemi  COVID-19,  intensitas  vaksinasi  terus  ditingkatkan  oleh
               pemerintah Indonesia. Ketergantungan pada suplai dari luar negeri perlu diimbangi
               dengan  pemenuhan  kebutuhan  suplai  dalam  negeri  agar  segera  tercapai  sasaran
               vaksinasi untuk terbentuknya herd immunity (imunitas masyarakat).

               Untuk itu, Pemerintah berkomitmen, baik secara regulasi  dan kebijakan anggaran,
               untuk kemandirian obat dan vaksin. Peran industri farmasi swasta juga terus didorong
               untuk  ikut  berperan  dalam ekosistem  Pengembangan dan  Produksi Vaksin  Dalam
               Negeri.  Dalam  hal  ini,  Badan  POM  siap  mengawal  komitmen  pemerintah  untuk
               menghasilkan produk obat  dan  vaksin  yang  aman,  berkhasiat, dan  bermutu,  serta
               mendukung industri farmasi baik pemerintah maupun swasta dalam mengembangkan
               vaksin yang diproduksi oleh anak bangsa. Diwarnai dengan semangat Dirgahayu ke-
               76 Republik Indonesia, mari kita bersama bergerak, bekerja, dan berusaha sebaik
               mungkin demi mewujudkan Indonesia Sehat dan Indonesia Sejahtera.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61