Page 48 - 210819_Minyak Kelapa Sawit Aman

Judul : Waspada Produk Berlabel No Palm Oil Berbahaya dan Ilegal, Simak
Penjelasan Badan POM

Nama Media : trubus.id
Tanggal : 21 Agustus 2019

Halaman/URL : https://news.trubus.id/baca/31010/waspada-produk-berlabel-no-palm-oil-
berbahaya-dan-ilegal-simak-penjelasan-badan-pom
Tipe Media : Online

Trubus.id-- Terkait peredaran isu Palm
Oil Free, Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Badan POM) Penny K.
Lukito memastikan bahwa semua
produk baik dalam dan luar negeri
(impor) yang memiliki label bebas
minyak kelapa sawit (No Palm Oil)
merupakan pelanggaran sesuai dengan
sesuai dengan peraturan
yangbdikeluarkan oleh Badan POM.

Pasalnya, Penny mengatakan bahwa saat ini produk pangan dan juga kosmetik yang tidak
menggunakan minyak kelapa sawit tengah tren di pasaran.
Selain itu, dirinya juga mengakui jika produk No Palm Oil yang sedang menjadi tren bisa
membahayakan kesehatan. Meski begitu, dirinya tak menampik, jika belum semua terbukti
secara ilmiah, karena menurutnya tidak semua kandungan minyak sawit itu berbahaya.

"Setiap ada produk yang temui di pasaran, produk pangan olahan, bisa juga kosmetik, ada
kalimat tidak mengandung sawit, itu adalah satu produk yang ilegal," tegas Penny ketika
menggelar konferensi pers di Kantor Pusat Badan POM, Jakarta, Rabu (21/8/19).

Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat untuk tidak asal termakan tren yang
berkembang dan perlu mencermati fakta. Sebab menurutnya, penggunaan label yang
mencantumkan atau tidak mencantumkan suatu zat dilarang oleh BPOM.

Sebagaimana diketahui, keputusan ini juga telah disepakati lintas sektor Badan POM,
Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Pertanian, pengusaha, asosiasi kelapa sawit, dan juga universitas yang bisa
memberikan bukti ilmiah bahwa minyak sawit tidak berbahaya selama memastikan standar
dan pengelolaan industri yang tepat.
Lebih lanjut Penny mengataan jika pun mau mengklaim tidak mengandung zat tertentu atau
sebaliknya, maka harus diperkuat dengan data atau diuji di laboratorium BPOM. Aturan itu
sesuai dengan Aturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan dan
Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan.
“Kami akan melakukan penegakkan hukum, tapi pertama kami akan melakukan pembinaan,
dengan cara melakukan edukasi dan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Kita
secara bersama-sama dengan lintas sektor melakukan suatu upaya kampanye besar terkait
dengan klaim No Palm Oil atau dikaitkan dengan label, serta berbagai tuduhan lain yang
dikaitkan dengan lingkungan akan kita lakukan bersama-sama untuk melindungi industri
minyak sawit yang menjadi salah satu keunggulan kita,” tandasnya.