Page 74 - Keterangan Pers Kepala Badan POM dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 di Istana Kepresidenan Jakarta

mengawal proses regulasi di bidang obat dan vaksin dan kerja sama untuk
pengembangan industri farmasi di kedua negara. Khusus untuk pengembangan
vaksin COVID-19 dalam rangka menyediakan kapasitas produksi komersial yang
besar, terdapat peluang menggunakan sarana produksi Bio Farma, mengingat saat
ini di UEA sedang dalam taraf pembangunan industri vaksin. Pemerintah UEA
mengharapkan adanya kerja sama yang saling menguntungkan (mutual benefit)
untuk mengawal ketersediaan vaksin yang aman, berkualitas, dan efektif di kedua
negara.

Kunjungan kerja sama juga diharapkan dapat mendorong kerja sama investasi
industri farmasi baik di Indonesia maupun di UEA. Selain itu Industri Farmasi
Indonesia dapat memanfaatkan potensi UEA, sebagai The International
Humanitarian City (IHC) suatu hub untuk humanitarian emergency preparedness
and response, yang berkedudukan di Dubai. Sejumlah organisasi internasional di
bawah PBB yang bergerak di isu-isu kemanusiaan berada di Dubai, melakukan riset
dan procurement obat dan vaksin yang akan digunakan sebagai bantuan untuk
negara-negara yang membutuhkan. Kapasitas produksi dan kemampuan Bio Farma
yang sudah mengekspor vaksin ke 150 negara termasuk negara-negara OKI serta
penunjukan Indonesia sebagai centre of excellent vaksin dan bioteknologi,
memberikan peluang yang besar terhadap potensi tersebut.

Sebagai langkah awal kerja sama, kedua regulator sepakat untuk melakukan joint
assessment serta sharing data terkait assessment report vaccine dari Sinopharm
yang rencananya akan disampaikan oleh G-42 pada bulan September atau Oktober
2020, hal tersebut dapat mempercepat proses evaluasi terhadap data khasiat,
keamanan, dan mutu vaksin dari Sinopharm.

Kerja sama ini dapat menguntungkan Indonesia dalam segi memenuhi kebutuhan
vaksin COVID-19 dan membuka peluang industri farmasi Indonesia melakukan
ekspor obat dan vaksin Indonesia ke negara-negara Timur Tengah melalui UEA
sebagai hub sekaligus mendorong implementasi Rencana Aksi OKI untuk
mendukung kemandirian obat dan vaksin di negara anggota OKI.
Dengan dilakukannya serangkaian pertemuan dengan pemangku kepentingan
strategis di Abu Dhabi dan Dubai, besar harapan Badan POM agar kunjungan
tersebut dapat semakin mendorong kemudahan percepatan pemenuhan kebutuhan
vaksin COVID-19 di Indonesia. Kepala Badan POM juga kembali menegaskan
kesiapan Badan POM sebagai otoritas regulator obat nasional untuk selalu menjadi
garda terdepan dalam membantu Pemerintah Indonesia mengakhiri pandemi
COVID-19 melalui fleksibilitas regulatori antara lain pemberian EUA dan Sertifikasi
Cara Pembuatan Obat yang Baik untuk mengawal obat dan vaksin aman, berkhasiat
dan bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. (ANP)