Page 24 - Buku Digital_Indrayani Safitri (2006101020058)

diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi

dalam perundingan KMB tahun 1950 masalah

penyerahan Irian Barat ditangguhkan satu tahun dan

berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam

Penyerahan Kedaulatan yang berbunyi:

"Mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang

bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya

semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak

atau timbul diselesaikan dengan jalan patut dan

rukun, maka status quo Irian (Nieuw Guinea) tetap

berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu

setahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan

kepada Republik Indonesia Serikat masalah

kedaulatan Irian akan diselesaikan dengan jalan

perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan

Kerajaan Nederland" (Piagam Penyerahan

Kedaulatan, dalam Notosoetardjo, Dokumen-

dokumen Konperensi Medja Bundar: Sebelum,

Sesudah dan Pembabarannya, Pustaka Endang,

1956)

Upaya yang dilakukan sesuai dengan piagam

penyerahan kedaulatan adalah melalui konferensi uni

yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan di Belanda.

Namun upaya penyelesaian secara bilateral ini telah

mengalami kegagalan dan pemerintah kita mengajukan

permasalahan ini ke Sidang Majelis Umum PBB. Namun

upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB

terus mengalami kegagalan. Indonesia pun kemudian