Page 31 - Buku Digital_Indrayani Safitri (2006101020058)
P. 31
Sebagai tindak lanjut dari Perjanjian New York,
Pemerintah Indonesia melaksanakan tugas untuk
melaksankan Act Free Choice/Penentuan Pendapat
Rakyat (repera). Pemerintah Indonesia menjalankan
dalam tiga tahap. Tiga tahapan ini sukses dijalankan oleh
pemerintah Indonesia dan hasil dari Pepera kemudian
dibawa oleh Duta Besar Ortis Sanz ke New York untuk
dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB.
Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB
ke-24 menerima hasil Pepera yang telah dilakukan
Indonesia karena sudah sesuai dengan isi Perjanjian New
York. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure dan de
facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian
Jari NKRI.
4. Konfrontasi Terhadap Malaysia
Masalah Malaysia merupakan isu yang
menguntungkan PKI untuk mendapatkan tempat dalam
kalangan pimpinan negara. Masalah ini berawal dari
munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari
persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yu dari
Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara
tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana
pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan
dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena
memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan
Utara. Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah
secara historis adalah milik Sultan Sulu.
