Page 37 - Buku Digital_Indrayani Safitri (2006101020058)
P. 37
menjadi dasar bagi kebijakan ekonomi. Masalah
pemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi-fungsi
politiknya ditempatkan sebagai masalah strategis
nasional.
Kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan
dari masa Demokrasi Liberal berusaha diperbaiki oleh
Presiden Soekarno. Beberapa langkah yang
dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang
Nasional (Depernas) dan melakukan sanering mata uang
kertas yang nilai nominalnya Rp500 dan Rp1.000,09
masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja.
Depernas disusun di bawah Kabinet Karya pada
tanggal 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh
Mohammad Yamin dengan beranggotakan 80 orang.
Tugas dewan ini menyusun overall planning yang
meliputi bidang ekonomi, kultural dan mental. Pada
tanggal 17 Agustus 1959 Presiden Soekarno
memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugas
utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui
grand strategy, yaitu perencanaan overall dan hubungan
pembangunan dengan Demokrasi Terpimpin dan
Ekonomi Terpimpin.
Depernas kemudian menyusun program kerjanya
berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai
Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan
mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu
