Page 25 - Buku PPh Pasal 21

Jika ditemukan pelanggaran, DJP akan memberikan sanksi dan tindakan yang harus

diambil oleh pihak yang terkait, seperti membayar denda atau melakukan perbaikan
pada dokumen yang tidak sesuai.

g. Banding atau Gugatan
Pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan dan sanksi yang diberikan dapat

mengajukan banding ke Kantor Pelayanan Pajak atau mengajukan gugatan ke
Pengadilan Pajak.

h. Pembayaran Denda dan Perbaikan

Jika terdapat sanksi berupa denda atau perbaikan dokumen, pihak yang terkait harus
segera melaksanakan pembayaran atau perbaikan tersebut dalam jangka waktu yang

telah ditentukan oleh DJP.
i. Monitoring dan Evaluasi

Setelah pelaksanaan sanksi, DJP akan melakukan monitoring dan evaluasi untuk
memastikan bahwa pihak yang terkait telah mematuhi sanksi dan melakukan perbaikan

sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

Dalam melakukan pemeriksaan, DJP akan selalu berpegang pada prinsip transparansi dan
objektivitas. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak-pihak yang terkait untuk

mempersiapkan dokumen dan menjawab pertanyaan dengan jujur dan transparan.

Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghasilan yang dikenai
pajak adalah penghasilan dari bentuk apapun termasuk penghasilan yang diterima atau

diperoleh dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21
dapat berupa ketidakpatuhan dalam pemberian, pemotongan, dan penyetoran pajak

penghasilan Pasal 21 oleh pihak yang ditunjuk sebagai pemotong pajak.

SANKSI ATAS PELANGGARAN PPh PASAL 21

Sanksi pelanggaran PPh Pasal 21 dapat dikenakan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berikut adalah

sanksi yang dapat dikenakan:

a. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan terhadap jumlah pajak yang
seharusnya dipotong dan disetor, mulai tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal

pelunasan.
b. Jika dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak jatuh tempo pembayaran pajak, pajak

yang seharusnya dipotong dan disetor belum atau kurang disetor, maka pemotong pajak

21 Buku Saku: PPh Pasal 21