Page 24 - Buku PPh Pasal 21

BAB Pemeriksaan Dan Sanksi Pelanggaran
10 PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong secara langsung oleh pihak

pengusaha atau pemberi kerja dari penghasilan yang diterima oleh karyawan atau
pegawai. Jika terdapat pelanggaran PPh Pasal 21, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh

pihak yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Pemeriksaan dan sanksi atas pelanggaran PPh Pasal 21 dilakukan oleh Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pemenuhan kewajiban

perpajakan. Jika terdapat pelanggaran, maka DJP akan melakukan pemeriksaan dan
menetapkan sanksi administratif berupa denda atau kenaikan tarif pajak yang harus

dibayarkan oleh pengusaha atau pemberi kerja yang melakukan pelanggaran. Sanksi
tersebut bertujuan untuk mendorong pengusaha atau pemberi kerja agar mematuhi

ketentuan perpajakan yang berlaku dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

PROSEDUR PEMERIKSAAN ATAS PELANGGARAN PPh PASAL 21

Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam pemeriksaan atas

pelanggaran PPh Pasal 21:
a. Pemeriksaan Awal

DJP akan melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan pajak yang telah disampaikan
oleh pihak-pihak yang terkait, termasuk laporan PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh

pemberi kerja.
b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan

Jika ditemukan indikasi pelanggaran, DJP akan mengirimkan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan kepada pihak yang terkait, surat ini berisi jadwal dan tujuan pemeriksaan

beserta dokumen-dokumen yang harus disiapkan.

c. Pelaksanaan Pemeriksaan
Pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. DJP akan

memeriksa dokumen-dokumen yang telah disiapkan, serta melakukan wawancara

dengan pihak-pihak yang terkait.
d. Kesimpulan Pemeriksaan

e. Setelah melakukan pemeriksaan
DJP akan menyimpulkan hasil pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada pihak

yang terkait, apakah ada pelanggaran atau tidak.
f. Tindak Lanjut

Bab 10: Pemeriksaan Dan Sanksi Pelanggaran PPh Pasal 21 20