Page 21 - Buku PPh Pasal 21
P. 21

BAB
                                       Pengurangan Penghasilan Bruto
                         8




                  PENGERTIAN  PENGHASILAN  BRUTO

                  Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
                  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dijelaskan mengenai

                  penghasilan bruto yaitu seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak,
                  baik  yang  diterima  dalam  negeri  maupun  luar  negeri,  yang  belum  dipotong  pajak

                  penghasilan.



                  JENIS  PENGURANGAN  PENGHASILAN  BRUTO

                  Berdasarkan  pada  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan

                  Keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  Pajak  Penghasilan.

                  Penghasilan  bruto  dapat  dikurangi  dengan  beberapa  pengurangan  tertentu.  Pengurangan
                  tersebut antara lain biaya jabatan, biaya pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

                  Untuk penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut:
                   •  Biaya Jabatan

                      Biaya jabatan adalah pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki

                      penghasilan dari pekerjaan atau jabatan tertentu. Biaya jabatan yang dapat dikurangkan
                      adalah 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal sebesar Rp 6.000.000,- per

                      tahun. Dasar hukumnya terdapat pada  Pasal 7 ayat (1)  huruf a  Undang-Undang Nomor
                      36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

                      tentang Pajak Penghasilan.

                   •  Biaya Pensiun
                      Biaya pensiun adalah pengurangan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki

                      penghasilan dari pekerjaan atau jabatan tertentu dan mempunyai iuran pensiun. Biaya
                      pensiun  yang  dapat  dikurangkan  adalah  2%  dari  penghasilan  bruto,  dengan  batas

                      maksimal sebesar Rp 24.750.000,- per tahun. Dasar hukumnya terdapat pada Pasal 7

                      ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
                      atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

                   •  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
                      PTKP adalah pengurangan penghasilan bruto yang diberikan kepada Wajib Pajak yang

                      memiliki status tertentu. PTKP yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan status dan



                                                         Bab 8: Pengurangan Penghasilan Bruto 21  17
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26