Page 168 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 168
Kabinet formatuer
Wongsonegoro S. H.
melaporkan kepada
Presiden Sukarno,
bahwa beliau berhasil
membentuk Kabinet
dan menerima
ucapan selamat dari Mr. Ali Satroamidjojo sedang berada di Washington DC sehingga penyusunan kabinet sepenuhnya
Presiden Sukarno
pada tanggal dilakukan oleh Wongsonegoro.
30/7/1953
(Sumber: Dalam Kabinet Ali I tidak ada menteri yang berasal dari Masyumi. Sebagai gantinya masuk tiga orang
Perpustakaan dari Nahdlatul Ulama (NU). Dengan sendirinya kabinet ini tidak mendapat dukungan dari Masyumi
Nasional Republik
Indonesia) dan juga kehilangan Partai Politik Kristen, tetapi sebaliknya mendapat simpati dari Partai Komunis
Indonesia (PKI) di bawah pimpinan D.N. Aidit.
Sejak tanggal 29 September 1953 Wongsonegoro merangkap jabatan sebagai Menteri Urusan
Kesejahteraan Negara. Kedua jabatan itu ia pegang sampai tanggal 23 Oktober 1954, karena pada
tanggal tersebut secara resmi ia mengundurkan dari kedua jabatan itu. Ia pun mengajukan pensiun
19
kepada Presiden Soekarno.
Setelah pensiun sebagai pegawai negeri, Wongsonegoro mencurahkan perhatian pada kegiatan sosial
dan kebudayaan, termasuk di dalamnya dunia kebatinan; bahkan ia terpilih menjadi Ketua Umum
Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BKKI). Jabatan Ketua Umum BKKI ia pegang sejak tahun 1955
sampai tahun 1970. Pada tahun 1970 BKKI berubah nama menjadi Sekretariat Kerjasama Kepercayaan.
Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan vak) diberi pelajaran agama.
Pasal 2: ayat (1) Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai di kelas 4, banyaknya 2 (dua) Semasa menjadi Ketua Umum BKKI ia berusaha agar aliran kepercayaan diakui sejajar dengan agama-
jam pelajaran dalam 1 (satu)minggu; ayat (2) Di lingkungan yang istimewa pendidikan agama agama Islam, Protestan, Hindu, dan Katholik. Akhirnya aliran kepercayaan berubah nama menjadi
dapat dimulai di kelas I dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan diakui keberadaannya, meskipun tidak diletakkan di
4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah bawah Departemen Agama melainkan di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jabatan
rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah lainnya. Ketua Umum Sekretariat Kerjasama Kepercayaan masih tetap dipegang oleh Wongsonegoro sampai
Pasal 3: Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas baik- sekolah-sekolah dengan tahun 1974. Selain itu ia menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (sampai
umum, maupun sekolah-sekolah vak diberi pendidikan agama 2 (dua) jam pelajaran dalam dengan tahun 1973), angggota Presidium Persatuan Pensiunan Seluruh Indonesia (sampai tahun 1968),
tiap-tiap minggu. anggota kehormatan PWRI (sampai tahun 1965), Dewan kurator Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian,
Pasal 4: Ayat (1) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing; ayat (2) dan Dewan Penasihat Universitas Tarumanegara, Jakarta.
Pendidikan agama baru diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang- Pada masa Orde Baru Wongsonegoro diangkat sebagai penasihat Sekretariat Bersama Golongan
kurangnya sepuluh orang, yang menganut suatu macam agama; ayat (3) Murid dalam suatu Karya. Pada tahun 1971 ia terpilih menjadi anggota DPR-RI untuk periode 1971–1977 mewakili daerah
kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada sesuatu waktu, pemilihan Provinsi Jawa Tengah dari Golongan Karya (Golkar).
dan murid-murid yang meskipun memeluk agama yang sedang diajarkan tetapi tidak mendapat
izin dari orang tuanya untuk mengikuti pelajaran itu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam KRMT Wongsonegoro meninggal dunia dalam usia 81 tahun pada tanggal 4 Maret 1978, menyusul istrinya
pelajaran agama itu. yang meninggal lebih dahulu pada tanggal 26 Maret 1971. Jenazah Wongsonegoro dimakamkan di makam
Pasal 7: Dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru, maka guru agama dilarang mengajarkan keluarga Astana Kandaran di desa Tirip, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
segala sesuatu yang mungkin dapat menyinggung perasaan orang yang memeluk agama atau Atas jasa-jasanya terhadap bangsa dan negara Wongsonegoro dianugerahi beberapa tanda jasa,
memegang kepercayaan lain. 18 seperti Bintang Gerilya, Perintis Kemerdekaan, Setya Lencana Perang Kemerdekaan, Lencana
Kabinet Sukiman, seperti kabinet pendahulunya, ternyata tidak mampu menyelesaikan semua program Perang Kemerdekaan I, Setya Lencana Perang Kemerdekaan II, Bintang Bhayangkara untuk Kemajuan
kerjanya karena terganjal oleh munculnya mosi tidak percaya dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). dan Pembangunan Kepolisian, Penghargaan sebagai Pembinaan Olah Raga Pencak Silat, dan Setya
Yang menjadi dasar munculnya mosi itu adalah penandatanganan persetujuan bantuan ekonomi dengan Lencana Kebudayaan.
Amerika Serikat dalam kerangka Mutual Security Act (MSA). Dengan persetujuan bantuan itu Kabinet Filosofi hidup Mr. Wongsonegoro diabadikan pada monumen makamnya di Astana Kandaran, yaitu
Sukiman dinilai telah melanggar politik luar negeri “bebas aktif” Indonesia. Sebab, bantuan atas dasar “Janma Luwih Hambuka Tunggal”, yang berarti ‘orang yang mempunyai kemampuan lebih akan selalu
MSA hanya diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara-negara yang dianggap sebagai sekutunya mendekatkan diri kepada sang Pencipta’. Di sana tertulis pula kalimat “Haruming Sabda Haruming
(Blok Barat).
Budi”, yang berarti ‘orang yang selalu bertutur kata baik dalam arti yang benar, menggambarkan pribadi
orang yang berbudi luhur’.
MENJADI WAKIL PERDANA MENTERI
Setelah Kabinet Sukiman jatuh, Mr. Wongsonegoro mendapat kesempatan membentuk kabinet baru
Bersama Mr. Ali Sastroamidjojo dari PNI berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 132 tanggal 30
Juli 1953. Ali Sastroamidjojo duduk sebagai Perdana Menteri, sedangkan Wongsonegoro sebagai Wakil
Perdana Menteri. Menteri PP&K diserahkan kepada Mr. Muhammad Yamin. Ketika kabinet dibentuk
156 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 157
