Page 166 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 166
Kabinet Ali-Wongso
(Sumber:
Perpustakaan
Nasional Republik
Indonesia)
menyerang balik dengan keunggulan persenjataannya. Mereka berupaya memukul balik dengan
menggunakan artileri berat angkatan darat, serangan udara dengan skuadron Thunderbolt, dan
tembakan meriam dari kapal penjelajah HMS Sussex. Akhirnya pasukan Inggris mundur ke perbukitan
Ungaran, Semarang. Sejak tanggal 15 Desember 1945 seluruh wilayah Jawa Tengah, kecuali Semarang,
sepenuhnya berada dalam kontrol TKR.
Pada akhir bulan Desember Wongsonegoro mendapat kawat dari pimpinan TKR Kolonel Soedirman
yang menyarankan agar segera datang ke Yogyakarta. Di sana ia bertemu dengan Kolonel Soedirman
yang ternyata menyarankan agar pusat pemerintahan Jawa Tengah dipindahkan ke Magelang. Pada awal
Januari 1946, Mr. Wongsonegoro selaku Gubernur Jawa Tengah memindahkan kantor pemerintahannya
ke Magelang. Ketika terjadi Agresi Militer Belanda, Wongsonegoro ikut bergerilya bersama para pejuang
republikein. Menurut Jenderal A.H. Nasution, Wongsonegoro merupakan gubernur sipil satu-satunya
yang terus-menerus ikut bergerilya bersama tentara dan rakyat melawan kekuatan kolonialis Belanda. 16
Satu hal yang menarik untuk disebutkan bahwa selama memimpin Jawa Tengah di tengah perang
kemerdekaan, selaku gubernur Jawa Tengah ia masih mampu menyelenggarakan Kongres Kebudayaan
di kompleks Borobudur pada bulan Juni 1948. Sebelum kongres diselenggarakan, ia menghimbau kepada “Rancangan Undang-undang Pemilihan Anggota Konstituante” yang kemudian disahkan menjadi
badan-badan kebudayaan, seperti perkumpulan kesenian, perkumpulan sastrawan, dan aliran-aliran Undang-undang Pemilihan Anggota Konstituante.
kebatinan untuk mendukung penyelenggaraan kongres tersebut. Berbagai cara dilakukan oleh para
seniman untuk menyukseskan acara tersebut, antara lain dengan menyelenggarakan pertunjukan serta Pada kabinet berikutnya, yaitu Kabinet Sukiman–Suwiryo, Wongsonegoro terpilih sebagai Menteri
sosialisasi kepada masyarakat. Pada bulan Agustus 1949 Wongsonegoro mengakhiri masa baktinya Pendidikan dan Pengajaran (PP&K) sejak tanggal 27 April 1951. Sebelumnya jabatan Menteri PP&K
sebagai Gubernur Jawa Tengah. dipercayakan kepada Dr. Bahder Djohan. Beberapa kebijakan yang masih relevan dan sejalan dengan
program Kabinet Sukiman tetap dipertahankan Wongsonegoro, antara lain mengadakan kerjasama
Setelah tidak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Wongsonegoro aktif dalam dunia spiritualisme. dengan Kementrian Agama yang telah dirintis oleh Bahder Djohan dalam masalah pelajaran agama di
Pada 1950 ia mempopulerkan aliran kepercayaan dengan istilah kebatinan. Ia juga menggagas sekolah dasar sampai sekolah menengah.
pembentukan forum tingkat nasional untuk mendiskusikan lebih dalam mengenai dunia kebatinan.
Dalam kerangka itu ia kembali menjalin komunikasi dengan rekan-rekan lamanya, baik sewaktu aktif di Kesepakatan antara Kementrian PP&K dan Kementrian Agama tertuang dalam Peraturan Nomor
BU, Tri Koro Darmo, maupun Jong Java. Dengan kata lain ia kembali ke pentas politik nasional melalui 1432/Kab tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan) dan Nomor KI/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama)
politik kebudayaan atau kebatinan. tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah. Isinya antara lain sebagai berikut:
Pasal 1: Di tiap-tiap sekolah rendah pendidikan agama dimulai pada kelas 4, sebanyak dua jam
dalam satu minggu.
PENGABDIAN SEBAGAI MENTERI
Pasal 2: Di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dimulai pada kelas 1, dan jamnya dapat
Berhenti sebagai gubernur rupanya tidak sepenuhnya membuat kegiatan Wongsonegoro terpusat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi empat jam seminggu, dengan ketentuan
pada dunia kebatinan. Ia diminta Mohammad Hatta untuk menjabat Menteri Dalam Negeri dalam bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi
Kabinet Hatta II yang dibentuk pada tanggal 4 Agustus 1949. Pembentukan kabinet ini terjadi setelah dibandingkan dengan sekolah-sekolah di lain-lain lingkungan.
dicapai kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda untuk mengakhiri Pasal 3: Di sekolah-sekolah lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas, baik sekolah-sekolah
konflik Indonesia–Belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Hatta umum maupun sekolah-sekolah kejuruan diberikan pendidikan agama 2 jam dalam tiap-tiap
membentuk kabinet setelah sebelumnya menerima kembali kekuasaan dari Ketua Pemerintah minggu.
Darurat Republik Indonesia (PDRI) Mr. Sjafruddin Prawira Negara. Pembentukan kabinet ini Pasal 4: ayat (1) Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing; ayat (2)
sekaligus mempersiapkan delegasi RI ke KMB, termasuk mempersiapkan konsitusi untuk Republik Pendidikan agama baru diberikan pada suatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya
Indonesia Serikat (RIS). Seperti sudah banyak diungkapkan dalam berbagai tulisan, ketua delegasi 10 orang, yang menganut suatu macam agama; ayat (3) Murid dalam satu kelas yang memeluk
KMB adalah Mohammad Hatta, sedangkan Wongsonegoro ditunjuk sebagai ketua delegasi dalam agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, boleh meninggalkan
bidang gencatan senjata. kelasnya selama pelajaran itu. 17
Kedudukan Wongsonegoro sebagai Menteri Dalam Negeri berakhir dengan terbentuknya RIS Undang-undang tanggal 20 Januari 1951 itu kemudian disempurnakan melalui Peraturan Bersama
dengan Hatta yang sebelumnya menjadi Perdana Menteri RI diangkat menjadi Perdana Menteri RIS. Menteri PP&K dan Menteri Agama No. 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) Nomor KI/9180
Wongsonegoro kembali menjadi Menteri dalam Kabinet Natsir sesudah pembubaran RIS. Dalam tanggal 16 Juli 1951 (Agama) tentang Peraturan Pendidikan Agama di Sekolah-Sekolah Negeri. Peraturan
Kabinet Natsir ia duduk sebagai Menteri Kehakiman. Ia menjadi Menteri Kehakiman sejak 6 Sptember Bersama ini ditandatangani oleh Mr. Wongsonegoro selaku Menteri PP&K dan Kyai Haji Wahid Hasjim
1950 sampai dengan 27 April 1951 bersamaan dengan jatuhnya Kabinet Natsir karena muncul mosi selaku Menteri Agama. Jika dilihat secara seksama tidak ada perubahan yang cukup signifikan, kecuali
tidak percaya. Dalam rentang waktu yang demikian singkat ia masih sempat membuat tim penyusunan untuk point khusus. Isi peraturan dimaksud antara lain sebagai berikut:
154 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 155
