Page 162 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 162

Komisi Besar
                          Indonesia Muda
                          Duduk dari kiri ke
                          kanan: Mr. K.R.M.T.
                          Wongsonegoro, Mr.
                          Muhammad Yamin,
                          R.K. Purbopranoto,
                          dan R.M. Jusupadi                                                                                                                       Wongsonegoro menjadi Komisaris Pusat Parindra. Pada awalnya Parindra dikenal sebagai organisasi
                          Danudhiningrat.                                                                                                                         pergerakan yang memilih jalan koperatif terhadap kebijakan pemerintah dan juga dianggap sebagai
                          Berdiri dari kiri ke
                          kanan: Adnan K.                                                                                                                         partai “aliran kanan”, namun dalam perjalanan kemudian—terutama setelah ketua beralih ke tangan
                          Gani, Asaat, Krung
                          Raba Nasution, R.                                                                                                                       Muhammad Husni Thamrin—pemerintah Hindia Belanda menilai Parindra sudah bergeser menjadi
                          Sudiman, dan Moh.                                                                                                                       radikal, bahkan dianggap sebagai “agen” Jepang. Karena itulah Thamrin yang sedang sakit pun ditangkap.
                          Tamzil
                          (Sumber: Repro                                                                                                                          Sebagai bupati nayaka, Soenardi alias Wongsonegoro dianggap berhasil menyelesaikan berbagai kasus
                          Lukisan Revolusi
                          1945–1949)                                                                                                                              hukum dengan adil baik di lingkungan keraton maupun di luar keraton, bahkan ia dianggap berhasil
                                                                                                                                                                  pula menyatukan para bangsawan istana. Karena keberhasilannya itu ia diangkat menjadi Bupati Sragen
                                                                                                                                                                  sejak bulan Agustus 1939.

                                                                                                                                                                  Kepemimpinan Wongsonegoro sebagai Bupati Sragen juga dinilai berhasil dalam menjalankan tugas,
                                                                                                                                                                  terutama dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui beberapa kebijakan, antara lain
                                                                                                                                                                  mengenalkan mina padi, yaitu memelihara ikan di persawahan saat padinya masih berumur 1–3 bulan
                                                                                                                                                                  dan masih digenangi air untuk menunjang pertumbuhan. Dengan demikian para petani mendapat nilai
                                                                                                                                                                  tambah dari tanah sawahnya. Di samping itu dilakukan pembuatan sumur di ladang serta membuat
                                           Pada tanggal 7 Maret 1915 Soenardi, dr. R. Satiman Wiryosanjoyo, dan Kadarman beserta beberapa                         waduk atau bendungan guna mengatur irigasi agar sawah menjadi lebih baik dan lebih luas. Ia juga
                                           pemuda lain berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat membentuk organisasi pemuda baru yang diberi                          berupaya memberantas keyakinan-keyakinan yang menyesatkan dan merugikan petani.
                                           nama Tri Koro Dharmo. Mereka sepakat pula bahwa yang akan diterima menjadi anggotanya hanyalah
                                           anak-anak sekolah yang berasal dari Pulau Jawa dan Madura. Pada tahun awal pendiriannya, tercatat                      Sebagai seorang pecinta budaya, Bupati Wongsonegoro berupaya membina kebudayaan setempat,
                                           ada sekitar 50 orang pelajar yang bergabung ke dalam Tri Koro Dharmo. Pada tahun 1915 pula Tri                         antara lain mendirikan perkumpulan kesenian pada awal tahun 1942 yang diberi nama Mardi
                                           Koro Dharmo cabang Surabaya didirikan. Organisasi ini menerbitkan majalah yang diberi nama sama                        Budaya. Perkumpulan ini bertugas, antara lain, menginventarisasi berbagai kesenian yang ada serta
                                           dengan nama organisasinya, yaitu Tri Koro Dharmo, yang mulai terbit pada tanggal 10 November 1915. 8                   menyelenggarakan berbagai kegiatan kesenian, seperti seni karawitan, seni tari, dan seni pencak silat.
                                                                                                                                                                  Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan tidak semata-mata agar eksistensi seni budaya itu diakui oleh
                                           Pada tahun awal Tri Koro Dharmo berdiri, Sunardi dipercaya menjadi wakil ketua mendampingi Ketua                       masyarakat, tetapi juga dimaksudkan sebagai media komunikasi para pejabat dengan para seniman
                                           Satiman Wiryosanjoyo. Namun ia tidak terlalu lama aktif sebagai Wakil Ketua Tri Koro Dharmo                            dan pemuda, terutama terkait dengan pembinaan dan kesetiakawanan, sekaligus menumbuhkan rasa
                                           Jakarta. Hal ini terlihat dari keputusannya kembali ke Surakarta setelah menyelesesaikan pendidikan                    bangga terhadap seni budaya sendiri. Ketika tentara pendudukan Jepang memasuki wilayah Sragen,
                                           pada Rechts School. Selanjutnya, ia menjadi pegawai Kasunanan Surakarta. Yang patut dipertanyakan                      karier Wongsonegoro sebagai Bupati Sragen berakhir. Ia ditangkap dan dipenjara, namun beberapa
                                           adalah setelah menjadi kawula karaton apakah ia memutuskan hubungan dengan Tri Koro Dharmo.                            waktu kemudian dibebaskan; bahkan menurut Maskan—penulis buku  Tokoh Wongsonegoro—
                                           Yang pasti, pada tahun 1918 Tri Koro Dharmo berubah nama menjadi Jong Java akibat ada semacam                          Wongsonegoro kemudian diangkat menjadi Wakil Residen Semarang, namun tidak menjelaskan
                                           “tekanan” para anggotanya yang berasal dari etnis Sunda dan Madura karena menilai organisasi terlalu                   sampai kapan jabatan itu berakhir. Sebab, sewaktu dibentuk Panitia Perancang Undang-undang Dasar
                                           menonjolkan kejawaannya.
                                                                                                                                                                  dengan Ir. Soekarno sebagai ketuanya, Wongsonegoro masuk sebagai salah satu anggotanya. Kepada
                                                                                                                                                                                                                              9
                                           Kecintaan  dan  perhatian  Soenardi  terhadap  dunia  kepemudaan  dan  pergerakan  kebangsaan  tidak                   panitia inilah segala persoalan undang-undang dasar diserahkan.  Panita Perancang ini kemudian
                                           berubah. Hanya frekuensinya disesuaikan dengan tugas dan kewajiban sebagai pegawai pemerintahan                        membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar yang diketuai oleh Prof. Dr. Supomo
                                           Kasunanan Surakarta. Apalagi dia bukan satu-satunya bangsawan Surakarta yang terlibat dalam dunia                      dengan  para  anggota Wongsonegoro,  Ahmad Subardjo,  A.A.  Maramis, Singgih,  Agus  Salim, dan
                                           pergerakan politik kebangsaan. Sebagai contoh Pangeran Hangabei sejak tahun 1912 diketahui menjabat                    Sukiman. 10
                                           Ketua Sarekat Islam Surakarta. Selain itu ada RM Wuryaningrat yang menjabat sebagai Ketua Budi                         Sebagai penghayat  kebatinan,  Wongsonegoro  tidak  menyia-nyiakan  keanggotaannya  dalam  Panitia
                                           Utomo cabang Sala lalu menjadi aktivis Partai Nasional Indonesia (PNI).
                                                                                                                                                                  Kecil Perancang Undang-undang Dasar. Ia melihat pasal 29 ayat 2 yang berpotensi mengingkari atau
                                           Adapun Soenardi yang pada waktu itu sudah bergelar RT Djaksodipuro masih memelihara hubungan                           mengabaikan keberadaan aliran kebatinan atau aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam
                                           dengan Jong Java. Pada Kongres Jong Java kedelapanbelas, tanggal 29 Desember sampai 2 Januari 1926,                    ayat itu disebutkan tentang kewajiban bagi orang Islam untuk menjalankan syariat Islam, yang dapat
                                           ia terpilih menjadi ketua Jong Java. Kemudian setelah Kongres Pemuda II ia terpilih menjadi anggota                    ditafsirkan bahwa negara berhak memaksa orang Islam menjalankan syari’atnya. Oleh karenanya, ayat
                                           Komisi Besar yang mendapat tugas membentuk “Indonesia Muda”. Untuk mewujudkan tugasnya itu                             tersebut perlu ditambah kata-kata “dan kepercayaannya” yang diletakkan antara kata-kata “agamanya
                                           Komisi Besar yang diketuai oleh R.K. Purbopranoto menyelenggarakan kongres pada 28 Desember                            masing-masing”. 11
                                           1930-2 Januari 1931 di Jakarta.
                                                                                                                                                                  Pada tanggal 13 Oktober 1945, Mr. Wongsonegoro diangkat menjadi Gubernur Jawa Tengah
                                           Wongsonegoro kemudian bergabung ke dalam Partai Indonesia Raya (Parindra), yang merupakan hasil                        menggantikan Raden Pandji Soeroso. Oleh karena itu ia memboyong keluarganya ke Semarang yang
                                           fusi Persatuan Bangsa Indonesia dengan Budi Utomo dan beberapa organisasi pemuda etnik lain yang                       telah ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Tugas pertamanya sebagai Gubernur Jawa
                                           diselenggarakan pada tanggal 24 Desember 1935 di Gedung Habi Proyo Surakarta. Dr. Sutomo dan                           Tengah ternyata tidak ringan, sebab yang harus dibenahi bukan masalah administratif semata. Sebagai
                                           RM Wuryaningrat masing-masing terpilih sebagai ketua dan wakil ketua. Baru pada tahun berikutnya                       negara yang baru beberapa bulan merdeka, selain harus melakukan “pemindahan kekuasaan” dalam




                             150  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018                                                                                                             MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018  151
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167