Page 185 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 185
Menteri P.Pk dan K, Menteri P.Pk dan K,
Muhammad Yamin, Muhammad Yamin,
memberi sambutan memberi sambutan
dalam Peringatan 100 dalam Peringatan 100
wafatnya Pangeran wafatnya Pangeran
Diponegoro di Istana Diponegoro di Istana
Negara 8 Januari Negara 8 Januari
1955. Tampak hadir 1955. Tampak hadir
antara lain Presiden antara lain Presiden
Sukarno Sukarno
(Sumber: (Sumber:
Perpustakaan Perpustakaan
Nasional Republik Nasional Republik
Indonesia) Indonesia)
JEJAK DALAM JABATAN PEMERINTAH/NEGARA
1. Menteri Kehakiman
Sesudah KMB, Yamin diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun tidak terlalu
lama karena pada 27 April 1951 ia diangkat menjadi Menteri Kehakiman dalam Kabinet Sukiman-
Suwiryo. Sebagai pejabat kehakiman lagi-lagi ia membuat blunder. Kedekatannya dengan Chaerul Saleh
mendorong ia membuat keputusan membebaskan para tahanan politik eksponen Laskar Bambu Runcing
dan Gerakan Rakyat Revolusioner (GRR), yang salah satu eksponennya adalah Chairul Saleh. Kedua
organisasi ini pada perang kemerdekaan dikenal penganut garis keras yang 100% Indonesia merdeka
dan berkiblat pada Tan Malaka. Konsekuensi dari tindakan itu Yamin mendapat kecaman keras dari
berbagai kalangan sipil, oposisi, serta media massa yang tidak sehaluan dengan garis politik Tan Malaka-
Murba. Rasa setiakawan Yamin pada Chairul Saleh rupanya lebih penting ketimbang jabatan. Ketika
kabinet Sukiman-Suwiryo dilanda krisis akibat keputusan Yamin, maka Yamin pun merasa lebih baik
mengundurkan diri daripada mengorbankan setiakawannya dengan Chairul Saleh. Pada 14 Juni 1951
ia mengundurkan diri dari Menteri Kehakiman. Untuk sementara Menteri Kehakiman dirangkap oleh
Menteri Negara Urusan Umum A. Pellaupessy.
2. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
Pada bulan Juli 1953 Muhammad Yamin kembali menjadi seorang menteri, yakni Menteri Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kabinet Ali terbentuk berdasarkan
Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953. Yamin diangkat menjadi menteri
sebagai tokoh nonpartai, walaupun banyak yang menilai dia tetap tokoh aliran kiri.
Seperti telah disinggung sebelumnya, Yamin mempunyai perhatian dan kecintaan yang besar terhadap
kebudayaan Jawa. Kecintaannya itu tercermin antara lain dari beberapa karyanya, seperti Kalau Dewa
Tara Sudah Berkata (1932), Ken Arok dan Ken Dedes (1934), Sedjarah Peperangan Dipanegara (1945),
dan Gadjah Mada (1945). Karena kecintaan itu pula ia belajar bahasa Sansakerta dan huruf Palawa
agar mampu pula membaca sumber data seperti prasasti yang bertuliskan huruf Palawa dan bahasa
Sansakerta. Meskipun demikian, bagi beberapa pihak, kecintaan itu tidak sejajar dengan partisifasi atau
sumbangan langsung terhadap satu proses pemeliharaan kebudayaan. Hal ini antara lain tercermin
dalam peristiwa pembuatan prasasti tanda selesainya restorasi candi utama Prambanan. Dalam
prasasti itu tercantum kalimat: “Proses pemugaran di bawah pimpinan Yang Terhomat Menteri PP
dan K Muhammad Yamin”. Pencantuman nama Yamin dalam prasasti itu ditentang keras oleh Kepala
172 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 173