Page 182 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 182
Muhammad Yamin,
kedua dari kiri,
dalam sidang
pemeriksaan tokoh-
tokoh yang dianggap
terlibat Peristiwa
3 Juli (Pengadilan
dalamnya, sehingga eksistensinya nyaris tidak diakui dalam sejarah perjuangan bangsa. Sewaktu Jepang diselenggarakan pada
19 Februari 1948).
menduduki kepulauan Indonesia, partai ini dibubarkan oleh Jepang seperti umumnya partai-partai
kebangsaan yang ada waktu itu.
Pada masa pendudukan Jepang, Yamin bergabung dengan Bung Karno (Soekarno) dan Bung Hatta
(Mohammad Hatta) berkolaborasi dengan Pemerintah Pendudukan Jepang. Ia ikut menjadi anggota
badan propaganda bikinan Jepang, Poesat Tenaga Rakjat (Poetera); bahkan—menurut suatu sumber—ia
bekerja pula menjadi penasihat (sanyoo sendenbu) pada Departemen Propaganda (Sendenbu-Sendeka).
12
Ketika Pemerintah Pendudukan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI–Dokuritsu Jumbi Cosakai) pada bulan Mei 1945 sebagai bagian dari realisasi janji
Perdana Menteri Koiso, Yamin termasuk salah satu yang diminta menjadi anggotanya.
Pribadi dan pengetahuan Yamin rupanya menarik perhatian para aktivis pergerakan nasional yang
lebih senior. Salah satu bukti dari kondisi ini terlihat sewaktu beberapa tokoh memperebutkan Yamin
agar ikut bersama kelompoknya. Sewaktu Dr. Radjiman Wedyodiningrat membagi anggota BPUPKI
ke dalam tiga panitia, yaitu “panita perancang”, “panitia keuangan”, dan “panitia pembelaan tanah
air”, muncul protes ketika nama Muhammad Yamin masuk ke dalam kelompok Panitia Keuangan. Untuk mematahkan kekuatan PP, pemerintahan Syahrir menangkap dan memenjarakan Tan Malaka
Ir. Soekarno, yang ditunjuk sebagai ketua Panitia Hukum Dasar, mendadak bangkit memprotes, “Mohon sejak bulan Maret 1946. Namun kekuatan PP tidak dapat dipatahkan dengan cara memenjarakan
maaf supaya Tuan Yamin diberikan kepada kami. Sebab, kami anggap beliau salah satu ahli hukum yang ketuanya atau tokohnya. Kelompok itu terus bergerak sampai akhirnya terjadi “Peristiwa 3 Juli”.
pikirannya perlu kami pakai.” Seorang anggota lainnya, Abikusno, meminta Yamin masuk ke Panitia Pada pagi hari itu Jenderal Mayor R.P. Soedarsono (yang bersimpati kepada PP) bersama beberapa
Pembelaan Tanah Air. Sementara Radjiman teguh dengan pendiriannya. anggota PP mendatangi Soekarno dan Hatta di Istana Keraton Yogyakarta yang pada masa itu
Yamin juga marah dan menolak bergabung ke dalam Panitia Keuangan. Alasannya, “Karena kurang menjadi istana kepresidenan. Mereka datang dengan membawa empat maklumat (yaitu maklumat
pengetahuan apa-apa, jadi saya tak ada sumbangan buat panitia.” Radjiman tetap kukuh dengan No. 2, No. 3, No, 4; dan No. 5) untuk segera ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Konsep
pendiriannya. Keputusan tidak dapat diubah lagi. “Sudah selesai,” katanya. Tapi Yamin tetap membantah atau rumusan maklumat itu disusun oleh Yamin dengan bantuan Ahmad Subardjo dan Chaerul
keputusan itu, “Saya tidak terima,” katanya. Soekarno berusaha membujuk Radjiman agar mengizinkan Saleh. Inti keempat maklumat itu adalah Presiden membubarkan Kabinet Syahrir serta menyatakan
Yamin pindah ke kelompok Panitia Hukum Dasar, antara lain dengan menugaskan Latuharhary membuat apabila Presiden Soekarno dan Hatta berhalangan, maka pimpinan nasional diserahkan kepada Tan
surat kepada perwakilan Jepang, tetapi upaya ini pun tidak berhasil alias tetap ditolak. Yamin tetap di Malaka dengan tokoh-tokoh PP sebagai menteri-menterinya, seperti Boeddhyarto sebagai Menteri
Panitia Keuangan. 13 Dalam Negeri, Ahmad Soebardjo sebagai Menteri Luar Negeri, Soepomo sebagai Menteri Hukum,
Walaupun secara formal masuk ke dalam kelompok Panitia Keuangan yang diketuai Mohammad A.A. Maramis sebagai Menteri Kesehatan, dan Muhammad Yamin sebagai Menteri Penerangan dan
Hatta, namun dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Komunikasi. 14
Indonesia (BPUPKI) Panittia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI): 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 Ternyata perhitungan kelompok PP meleset. Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman juga hadir di
yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia menunjukkan Yamin banyak berperan
dalam berbagai diskusi tentang dasar negara. Sewaktu Soekarno membacakan buah pikirannya Keraton Yogyakarta mendampingi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Akhirnya Sudarsono
tentang “Pancasila”, Yamin juga ikut menghadirinya. dan kawan-kawannya ditangkap. Pernyataan resmi Pemerintah RI tentang peristiwa 3 Juli adalah
upaya makar Tan Malaka dkk. Namun Muhammad Yamin dalam pledoi pembelaannya (dibukukan
Akhirnya Yamin masuk ke kelompok panitia yang sesuai dengan keahliannya di bidang hukum, yaitu dengan judul Sapta Darma, yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1950) menolak semua tuduhan
menjadi anggota Panitia Kecil yang bertugas membahas dasar negara. Panitia Kecil inilah yang pada 22 itu. Alasannya, maklumat yang mereka susun justru untuk memperkuat perjuangan dan memperkuat
Juni 1945 membuahkan hasil yang sekaligus juga mengundang “kontroversi”, yaitu Piagam Jakarta. pemerintahan. Tuduhan yang menyebutkan Tan Malaka sebagai dalang yang merencanakan makar
Jika pada masa persidangan BPUPKI dan PPKI Yamin masih sejalan dengan pemikiran Soekarno juga berlebihan. Bagaimana mungkin Tan Malaka yang dipenjara sejak bulan Maret 1946, terpisah
15
dan Hatta dalam membangun bangsa dan negara Indonesia, tidak demikian halnya setelah Indonesia dari para pendukung dan simpatisannya, mampu merencanakan semuanya itu. Sebagai konsekuensi
merdeka. Pada bulan-bulan awal pemerintah Republik Indonesia (RI), Yamin berada dalam posisi keterlibatannya dalam Peristiwa 3 Juli Yamin harus mendekam dalam penjara selama dua tahun.
berseberangan dengan Soekarno-Hatta. Ia bergabung dengan Tan Malaka membentuk kelompok yang Kemudian perkaranya diajukan ke Mahkamah Agung. Masa penahanannya justru bertambah menjadi
menamakan dirinya “Persatuan Perjuangan” (PP). Sebagai catatan, kelompok ini mempunyai minimum empat tahun.
program yang harus diupayakan sebelum melakukan perundingan dengan pihak Sekutu (AFNEI–Allied
Forces Netherland East Indie) dan NICA (Netherland Indie Civil Administration), yaitu pengakuan atas Pada tahun 1948 Yamin kembali menghirup udara kebebasan karena pada peringatan Hari Kemerdekaan
RI 100% merdeka. Jika ketentuan itu tidak dipenuhi oleh Sekutu atau NICA, maka tidak ada lagi Indonesia tanggal 17 Agustus 1948 ia mendapat grasi yang membebaskan dirinya dari penjara. Setahun
perundingan. Pendirian inilah yang membuat Yamin juga ikut di dalamnya sebagai kekuatan oposisi setelah pembebasannya, ia diangkat sebagai penasihat delegasi RI ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di
terhadap pemerintahan Perdana Menteri Syahrir. Den Haag, Belanda.
170 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 171
