Page 22 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 22
terutama pengesahan amandemen UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan yang menyatakan bahwa: Berbeda dengan tiga menteri sebelumnya, yakni Dr. Yahya Muhaimin, Prof. A. Malik Fajar, dan
negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnyya 20% dari Anggaran Pendapatan Prof. Dr. Bambang Sudibyo—yang ketiganya berasal dari basis Muhammadiyah—Prof. Dr. Ir. Muhammad
dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Nuh, DEA berasal dari NU. Ia dilantik menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Indonesia
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Bersatu II di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2009–2014). Pada zamannyalah urusan
kebudayaan yang sebelumnya bergabung pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dikembalikan
Masa Yuwono menjadi sangat penting bagi pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,
khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada desentralisasi, yang lagi pengurusannya pada Kementerian Pendidikan Nasional. Oleh karena itu kementerian ini bernama
kemudian lebih populer dengan istilah otonomi pendidikan dan kemudian berdampak pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada masa kepemimpinan Nuh-lah jabatan Wakil Menteri
diadakan, yang ketika itu di duduki oleh Prof. Fasli Jalal, tetapi kemudian ketika terjadi reshuffle kabinet
muatan lokal. Pada masa Yuwono pulalah terjadi Perubahan IKIP secara besar-besaran menjadi universitas.
Prof. Dr. Fasli Jalal diganti oleh dua orang, yakni Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S. yang menagani masalah
Selepas Yuwono Sudarsono jabatan menteri pendidikan selanjutnya didominasi oleh tokoh-tokoh yang pendidikan dan Prof. Wiendu Nuryanti, Ph.D. yang mengurusi bidang kebudayaan. Keduanya dilantik
didukung dua kekuatan besar organisasi Islam yang nonpolitik, yakni Yahya Muhaimin (Muhammadiyah), tanggal 19 Oktober 2011. Pengangkatan kedua Wakil Menteri tersebut tidak terlepas dari tugas berat
Abdul Malik Fajar (Muhamamdiyah), Bambang Soedibyo (Muhammadiyah), Muhammad Nuh (Nahdlatul yang dibebankan kepada Muh Nuh untuk segera menciptakan grand design pendidikan karakter bangsa.
Ulama/NU), Anies Baswedan (Muhammadiyah) dan Muhajir Effendi (Muhammadiyah).
Selepas Prof. Ir. Muhammad Nuh jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diserahterimakan
Yahya Muhaimin mengawali kariernya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1999. kepada Dr. Anies Baswedan. Berbeda dengan menteri-menteri sebelumnya Anies adalah seorang
Ketika itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diganti nama menjadi Departemen Pendidikan akademisi yang juga tumbuh menjadi seorang aktivis yang memiliki berbagai kegiatan, yang hampir
Nasional, yang mengakibatkan urusan kebudayaan pindah dan bergabung dengan pariwisata menjadi seluruh kegiatannya berhubungan dengan pendidikan. Selama 21 bulan atau 1 tahun 9 bulan banyak
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Sementara itu situasi politik dalam negeri kurang kondusif ide besarnya tentang pendidikan tidak bisa terwujud. Gerakan “Indonesia Mengajar” dan program
sebagai akibat kurang harmonisnya hubungan antara Presiden Abdul Rahman Wahid dengan berbagai “Indonesia Pintar” yang merupakan payung dari seluruh kebijakannya dalam pembangunan pendidikan
tokoh nasional lainnya, termasuk DPR RI. Hal ini berdampak secara langsung pada kinerja menteri- dan kebudayaan terpaksa berhenti di tengah jalan karena reshuffle kabinet pada Juli 2016 dan jabatannya
menteri Kabinet Persatuan Nasional ketika itu, termasuk Yahya Muhaimin selaku Menteri Pendidikan harus diserahterimakan ke tangan Prof. Dr. Muhadjir Effendy pada tanggal 27 Juli 2016.
Nasional yang terpaksa mengakhiri masa tugasnya seiring berhentinya Presiden Abdul Rahman Wahid
selaku Presiden pada tanggal 9 Agustus 1999. Sejak dilantik pada tanggal 27 Juli 2016, selama dua tahun empat bulan masa jabatan, Prof. Muhadjir
Effendy disibukkan penerapan kebijakannya yang sangat sterategis untuk pembangunan pendidikan dan
Ketika Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden dan membentuk Kabinet Gotong Royong (2001– kebudayaan Indonesia, antara lain memperkenalkan voucher biaya sekolah atau Rekening Tabungan
2004), Prof. Abdul Malik Fajar diangkat menjadi Menteri Pendidikan Nasional. Salah satu gebrakan Pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik pada siswa dan menghindari
Malik Fajar adalah lahirnya UU Sistem Pendidikan Nasional (Sikdiknas) 2003. UU ini dinilai sangat kemungkinan adanya korupsi dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu ia juga memperkenalkan
reformatif karena memuat berbagai aturan sebagai tanggapan atas tuntutan keterbukaan, pendidikan kebijakan full day school, yang dianggapnya dapat meningkatkan penguatan karakter peserta didik.
harus futuristik, memandang jauh ke depan akan tetapi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai esensi
budaya sebagai warisan dari generasi ke generasi berikutnya. Ia bahkan menyebut bahwa “pendidikan Kebijakan full day school mengundang kontroversi karena ditentang dan ditolak keras Prof. Ir.
harus berakar kuat pada nilai sejarah masa lalu”. Muhammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya, yang membawakan suara
penolakan dari NU. Masalah menarik lain yang mewarnai kebijakan Prof. Muhadjir adalah pencapaian
Selepas Prof. Malik Fajar jabatan Menteri Pendidikan Nasional tetap dipegang oleh aktivis organisasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun 2017 yang dinilai sangat buruk, di samping isu yang
sosial berbasis keagamaan Muhammadiyah, yakni Prof. Dr. Bambang Sudibyo. Ia bukan hanya aktivis mengemuka bahwa mutu pendidikan nasional untuk jenjang SMP dan SMA mengalami penurunan
Muhammadiyah, tetapi juga seorang petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jabatan Ketua massif. Berdasarkan atas realitas itu Prof. Muhadjir Effendy melakukan kebijakan moratorium UN
Dewan Ekonomi. Bambang Sudibyo merupakan salah seorang yang ikut mendirikan PAN dan sekaligus yang kemudian dianulir oleh Presiden Joko Widodo dengan tetap menyelenggarakan UN sebagai
menjadi anggota Majelis Amanat Rakyat (MAR). Ketika menjadi Menteri Pendidikan Nasional ia parameter kelulusan. Duapuluh delapan bulan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof.
menekankan pada pendidikan transformatif yang menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak Muhadjir Effendy telah melakukan banyak hal tentang pembangunan pendidikan dan kebudayaan
perubahan masyarakat maju. Pemikiran dan gagasan Bambang Sudibyo ini sebenarnya berakar dari yang masih berlangsung hingga saat ini.
pandangan Muhammadiyah dalam transformasi pendidikan yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh
K.H. Ahmad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah, bahwa tujuan pendidikan adalah lahirnya manusia- Ketigapuluh tujuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengikuti pergantian kabinet/kekuasaan silih berganti
manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek dan intelek ulama, yaitu seorang Muslim yang dalam rentang perjalanan sejarah Indonesia yang sangat panjang selama 73 tahun (1945–2018) dengan
memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. penggantian kabinet sebanyak 41 kali, dimulai dari Kabinet Presidensial (9 September 1945–14 November 1945)
di bawah Ir. Soekarno sampai dengan Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo (27 Oktober 2014–
Salah satu programnya yang sangat strategis adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). sekarang). Dinamika sejarah yang panjang itu memperlihatkan sebuah panorama yang beraneka warna
Program ini ditunjukkan Pemerintah untuk memberi bantuan operasional sekolah yang berperan dalam tentang berbagai kebijakan yang diterapkan untuk pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia.
pencapaian-pencapaian ketuntasan wajib belajar. Selain itu ia juga menerbitkan Peraturan Menteri
tentang Sertifikasi Guru dalam jabatan. Melalui kebijakan ini Kementerian Pendidikan Nasional akan Beraneka kebijakan yang sudah dilakukan ada yang melanjutkan kebijakan secara utuh program menteri
memiliki tenaga pendidik/guru yang terakreditasi. Hal ini sangat penting karena mutu guru/tenaga sebelumnya, ada yang hanya mengambil ide kebijakannya saja kemudian memformulasikannya dalam
pendidik berhubungan langsung dengan kualitas murid/siswa yang dihasilkan. bentuk baru, ada yang menolak kebijakan sebelumnya dan menciptakan kebijakan baru yang serupa
10 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 11
