Page 25 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 25

tapi tak sama, ada yang sama sekali menciptakan sesuatu yang baru dan mengundang pro-kontra   4.  Era Reformasi
 keras. Keanekaragaman kebijakan itu pada dasarnya adalah tanggapan para menteri terhadap irama      Era reformasi ditandai dengan dibentuknya  Kabinet Reformasi Pembangunan oleh
 zaman yang berbeda-beda, serta tuntutan masyarakat mengenai kebutuhan pendidikan dan sentuhan   BJ. Habibie 21 Mei 1998–26 Oktober 1999. Sangat banyak variasi dan kebijakan yang berganti
 kebudayaan yang selalu harus diaktualkan.  secara cepat ketika itu. Pada masa kabinet parlementer pergantian kabinet sangat cepat dengan
                            jatuh bangunnya kabinet, sejak 19 agustus 1945 s/d 5 juli 1959, yang secara langsung menyebabkan
 Namun demikian dari semua varian kebijakan yang silih berganti dari era yang satu ke era yang lain ada   terjadinya penggantian menteri-menteri pendidikan dan kebudayaan, namun hampir tidak
 benang merah yang membentang dari hulu. Berawal dari buah renungan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa   tampak adanya perubahan yang mendasar tentang arah dan tujuan dan kebijakan yang diterapkan
 sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Benang merah ini bertaut melintas zaman   di bidang  pendidikan dan kebudayaan karena  kerangka  pemikiran Ki Hajar Dewantara
 hingga ke tujuan pendidikan nasional seperti yang sedang berproses hari ini: mencerdaskan kehidupan   selalu menjadi rujukan dari semua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet mana pun.
 bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa   Peran Taman Siswa sangat besar, karena idealisme Pendidikan Taman Siswa dapat menembus
 terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,   sekat partai dan kabinet mana pun.
 kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta menjadi warga negara yang      Lain halnya pada era Reformasi. Pergantian kabinet berdampak pada penggantian presiden
 demokratis dan bertanggung jawab.  dan pergantian menteri, artinya  program-program pun berganti secara cepat mengikuti
                            kebijakan-kebijakan penguasa yang juga silih berganti, antara lain
                            a) Kabinet  Reformasi Pembangunan  (21  Mei 1998–26  Oktober  1999) di bawah  Presiden
 SKEMA PEMIKIRAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
                              BJ. Habibie.
 1.  Era Menteri Kebudayaan 19 Agustus 1945–5 Juli 1959 didominasi oleh program yang   b) Kabinet Persatuan Nasional 25 Oktober 1999–2001 Presiden Abdul Rahman Wahid.
 berlandaskan pada semangat mencari identitas pendidikan Nasional dan pembangunan   c) Kabinet Gotong Royong 9 Agustus 2001–2004 Presiden Megawati Soekarnoputri.
 kebudayaan yang berasal dari puncak-puncak Kebudayaan Daerah:  d) Kabinet Indonesia Bersatu I–II Presiden Susilo Bambang Yudoyono 21 Oktober 2004–2014.
    Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan kebudayaan menjadi arus utama arah   e) Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 27 Oktober–sekarang.
 pembangunan, Pendidikan dan Kebudayaan
 2.  Era Demokrasi Terpimpin
    Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menyampaikan Dekrit kembali ke UUD 1945. Dekrit ini
 diikuti dengan pembentukan Kabinet Kerja I–IV (1959–1966), Kabinet Dwikora I–II (1964–1966),
 Kabinet Ampera I (25 Juli 1966–17 Oktober 1967). Masa ini disebut masa Demokrasi Terpimpin,
 disebut juga dengan Orde Lama, sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan lahirnya Orde
 Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa Demokrasi Terpimpin inilah
 Prof. Dr. Prijono menjadi Menko Pendidikan dan Kebudayaan, yang membawahi dua kementerian
 yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan, yakni:
 a) Menteri Pendidikan Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), dan
 b) Menteri Pendidikan dasar dan Kebudayaan.
    Hampir semua kegiatan di kedua kementerian ini didominasi oleh pemikiran Bung Karno
 tentang pembangunan manusia Indonesia masa depan, yang diterjemahkan oleh Prof.
 Prijono  dalam sebuah rancangan tentang  landasan pendidikan nasional yang  disebutnya
 Panca Wardhana, terdiri atas:
 a) perkembangan cinta bangsa dan tanah air, moral, nasional/internasional keagamaan,
 b) perkembangan intelegensia,
 c) perkembangan emosional, artistik, atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin,
 d) perkembangan kerajinan tangan, serta
 e) perkembangan jasmani.
 3.  Era Orde Baru
    Masa  ini diawali dengan dibentuknya  Kabinet Pembangunan I s/d  VII, berlangsung  mulai
 6 Juni 1968 hingga 21 Mei 1998. Pergantian kabinet yang menyebabkan penggantian
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tetapi presidennya  tetap satu orang, yaitu
 Presiden Soeharto. Jadi dapat dikatakan bahwa semua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
 kebijakan  pembangunan  di  bidang  pendidikan  dan  kebudayaan  ditujukan  untuk  menyebar
 luaskan pandangan Presiden Soeharto di bidang pendidikan dan kebudayaan, bahkan juga
 diperuntukkan menjaga kelanggengan kekuasaan Orde Baru.




 12  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018  13
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30