Page 260 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Ny. Artati Marzuki- Ny. Artati Marzuki-
Sudirdjo saat Sudirdjo saat
mendampingi mendampingi
Presiden Soekarno Presiden Soekarno
menerima kunjungan menerima kunjungan
Menteri Pendidikan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan dan Kebudayaan
Ghana beserta isteri Ghana beserta isteri
di Istana Merdeka, di Istana Merdeka,
Agustus 1965. 16 Agustus 1965. 16
(Sumber: (Sumber:
Perpustakaan Perpustakaan
Nasional Republik Nasional Republik
Indonesia) Indonesia)

lampiran), khususnya mengenai Usaha-usaha Pokok (Program Umum), D. Bidang Mental
dan Kebudayaan. TAP MPRS No. 11/MPRS/1960, terutama Bab 11 pasal 2, Bidang Mental/
Agama/Kerohanian/Pene1itian, dan Resolusi MPRS No. I/Res/MPRS/1965, beserta
lampiran-lampirannya.
c. Program Kerja Kabinet Dwikora (Tri Program Pemerintah).
d. Pedoman Kerja Pelaksanaan Revolusi dalam tahapan perjuangan TAVIP, terutama dalam
bidang pendidikan dan kebudayaan.
2. Program Pokok
a. Bidang pendidikan kebudayaan
1) Mengintensifkan penanaman ideologi negara dengan melaksanakan Manifesto Politik di
bidang pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swadaya
swasta rakyat, atas:
a) Dasar dan moral pendidikan nasional Pancasila dengan haluan Manipol/USDEK;
b) Dengan sistem pendidikan nasional Panca Wardhana, dengan pengkhususan Nasakom
untuk sekolah-sekolah swasta.
2) Mengintensifkan usaha pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS di bidang pendidikan,
terutama:
a) Menyempurnakan pelaksanaan perimbangan pendidikan kejuruan dan umum 7 : 3
(baik pemerintah maupun swadaya rakyat);
b) Menyempumakan pelaksanaan kewajiban belajar;
c) Melanjutkan penyelesaian pemberantasan buta huruf, serta melanjutkan pelaksanaan
foIlow-up-nya.
d) Mengintensifkan pelaksanaan Manifesto Politik di bidang kebudayaan dan
mengganyang segala unsur-unsur kebudayaan yang menyimpang dari ideologi negara
dan melemahkan Revolusi (antara lain Manikebu).
e) Mengenal kebudayaan serta kepribadian sendiri guna membina kebudayaan nasional
yang progresif revolusioner serta menolak/memberantas pengaruh-pengaruh buruk
kebudayaan asing.
b. Bidang organisasi dan tata kerja
1) Mengadakan regrouping aparatur departemen secara menyeluruh (integral).
2) Menyempurnakan hubungan kerja antar aparatur Departemen PD dan K, baik
di pusat maupun di daerah, atas dasar prinsip dekonsentrasi kewenangan dan
penyelenggaraan. 15

248 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 249