Page 259 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Ny. Artati Marzuki- Ny. Artati Marzuki-
Sudirdjo (duduk di Sudirdjo saat
tengah) saat menjadi menjabat sebagai
delegasi Indonesia Menteri Pendidikan
pada PBB. 14 Dasar dan
(Sumber: Kebudayaan RI tahun
24
Perpustakaan 1964-1966.
Nasional Republik (Sumber:
Indonesia) Perpustakaan
Nasional Republik
Indonesia)

telegram kepada Ny. Artati, tetapi Ny. Artati tidak dapat menjawab karena permasalahan sudah
diambil alih oleh Presiden.

Pada akhirnya, dengan bantuan pihak Angkatan Darat, Ny. Artati mampu menyelesaikan masalah
dan mengembalikan kondisi internal Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Duapuluh
empat orang yang diberhentikan dipekerjakan sementara di Markas Besar Angkatan Darat di bawah
koordinasi Letnal Kolonel Amir Murtono, sedang tiga orang yang lain diterima bekerja di Departemen
Dalam Negeri. Meskpun demikian mereka tidak menerima kejelasan dari Departemen Pendidikan
Dasar dan Kebudayaan.

Pada bulan September 1964 Presiden Soekarno membentuk Panitya Negara Penjempurnaan
Pendidikan Panca-Wardhana yang bertugas untuk (1) menyempurnakan dan mengembangkan
Sistim Pendidikan Panca-Wardhana dan (2) menyampaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya usul
pertimbangan mengenai persoalan pemberhentian 27 orang pegawai Departemen Pendidikan Dasar
dan Kebudayaan. 9

Panitia bentukan Presiden Soekarno kemudian menyatakan bahwa seluruh pegawai yang diberhentikan
tidak bersalah, sehingga melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 313 Tahun 1964 13
10
orang pegawai kembali bekerja di Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan sisanya
tetap bekerja di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Mabes TNI AD) dan
Departemen Dalam Negeri. 11

Ny. Artati seorang anti-komunis dan anti-gestapu, namun kapasitasnya sebagai menteri dalam
12
Kabinet Dwikora yang bernafas NASAKOM mampu menjalankan roda kerja Departemen
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal
1 Januari 1965 Presiden Soekarno mengeluarkan perintah wajib belajar kepada seluruh warga negara
Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kelompok usia 8-14 tahun. Atas perintah tersebut
Ny. Artati sebagai menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan segera melakukan persiapan untuk
melaksanakannya. 13

Ny. Artati menyusun sejumlah garis besar Program Departemen Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan sebagai berikut:
1. Dasar
a. Undang-undang Dasar (UUD) 1945, khususnya Bab Xlll pasal 31.
b. TAP MPRS No. 1/MPRS/1960, terutama Keputusan DPA No. /Kpts/SD/II/59 (sebagai

246 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 247