Page 283 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019

Pada tahun 1955 dr. Presiden Soekarno
J. Leimena, melalui dan dr. J. Leimena
tulisan dalam buku saat upacara
ini, mencetuskan pembukaan Sidang
konsep jangka Raya Dewan Gereja-
panjang tentang gereja Indonesia di
pembangunan Istora Senayan pada
kesehatan yang tanggal 5 Mei 1964
disebut dengan (Sumber: koleksi
Bandung Plan yang Institut Leimen)
menjadi dasar bagi
pengembangan
Puskesmas-
puskesmas di seluruh
Indonesia
(Sumber: koleksi
Institut Leimena)

ini. Setelah Kabinet Ali II jatuh pada April 1957, Leimena mengusulkan agar pemerintah mengakomodir Johannes Leimena di dalamnya. Setelah terjadi peristiwa G30S, tuntutan pembubaran Kabinet Dwikora
pihak-pihak yang selama ini tersisihkan dari pusaran pemerintahan, seperti Masyumi dan angkatan bersenjata. gencar terdengar. Pada 21 Februari 1966 dibentuklah Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan. Dalam
Dengan diakomodirnya pihak-pihak ini diharapkan tidak lagi terjadi perpecahan dan tarik ulur kepentingan. kabinet ini Leimena menduduki dua posisi berbeda: sebagai Wakil Perdana Menteri II dan sebagai
Namun usul tersebut tidak dapat direalisasikan hingga akhirnya terbentuklah Kabinet Djuanda. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ad interim di bawah koordinasi Prof. Prijono. 12

Pada masa Demokrasi Terpimpin, Leimena sangat dekat dengan Soekarno. Karena kedekatannya
dengan Soekarno inilah beberapa kali Leimena ditunjuk langsung oleh Soekarno sebagai Pejabat PEMIKIRAN TERHADAP NEGARA DAN BANGSA
Presiden yang mengurus kondisi dalam negeri saat Soekarno pergi ke luar negeri. Meskipun dekat,
Leimena tidak segan berbeda pendapat dan menyampaikan perbedaan tersebut pada Soekarno. Dalam hal kenegarawanannya, Leimena mempunyai pandangan bahwa baik buruk suatu negara dan
Seringkali pula Leimena menjadi penengah hubungan Soekarno dengan para pembantunya, seperti bangsa ditentukan oleh warganya. Leimena menyebutnya sebagai warga negara yang bertanggung
pada saat ketidaksetujuan Djuanda pada ide Soekarno mengenai penyelenggaraan pesta olahraga. jawab. Setiap warga negara yang menjadi bagian suatu bangsa atau negara memiliki tanggung jawab
Leimena menengahi mereka berdua dengan mengedepankan kebersamaan agar isu-isu tersebut tidak atas baik-buruk, maju-mundur, dan timbul-tenggelamnya suatu negara. Jika negara mengalami
menjadi bahan kritik oleh pihak yang berseberangan dengan pemerintah. kemunduran maka sebagai warga negara wajib mengkritik pemerintah melalui jalur yang sesuai dengan
hukum dan legal; jika negara mengalami suatu kemajuan maka warga harus memuji pemerintahan dan
Antara tahun 1959 dan tahun 1966 Leimena menjabat Menteri Koordinator Distribusi. Salah satu mendukungnya secara penuh. Hal itu, menurut Leimena, akan terjadi jika setiap warga negara memiliki
yang mendasari penunjukan Leimena untuk jabatan ini adalah suksesnya program Bandung Plan. Salah kesadaran sebagai bagian dari negara dan bangsa. Dengan warga negara yang bertanggung jawab,
13
satu tugas Menteri Koordinator Distribusi adalah menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena timbul pertanyaan: kepada siapa atau untuk apa kita harus bertanggung jawab. Menurut Leimena, setiap
itu langkah yang dilakukan Leimena bukan hanya terfokus pada peningkatan angka pendapatan per warga negara yang masuk ke dalam wilayah yuridis suatu negara harus taat dan bertanggungjawab
kapita saja, tetapi juga membangun jalur-jalur distribusi dan konsumsi bagi masyarakat agar roda pada aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Jika rakyat bertanggung jawab kepada hukum,
perekonomian semakin berjalan lancar. Dalam bidang ekonomi, Leimena berpendapat bahwa campur bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat selaku pemberi
tangan pemerintah merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin keadilan. Berkait dengan mandat kekuasaan, sehingga pemerintah harus bisa dikontrol dan diawasi oleh rakyat. Dalam lingkup
hal tersebut beberapa kali Leimena berbeda pendapat dengan Chaerul Saleh dalam pengambilan yang lebih luas, suatu negara juga harus bertanggungjawab dalam setiap langkah yang diambil. Menurut
kebijakan mengenai peran modal asing, karena Saleh memberikan keleluasaan bagi modal asing dengan Leimena, kebertanggungjawaban negara terdiri dari dua aspek: (1) secara rohani atau spiritual negara
alasan pembangunan.
haruslah bertanggungjawab pada Tuhan Yang Maha Esa dan (2) secara duniawi, ketatanegaraan harus
Salah satu masalah yang dihadapi Kementerian Koordinator Distribusi pada waktu itu adalah naiknya bertanggungjawab kepada bangsa dan negara yang mereka layani. 14
harga pangan, terutama beras, yang mulai langka pasokan. Leimena mengusulkan agar wilayah Sulawesi Terhadap hubungan antara konsep kewarganegaraan yang bertanggungjawab dan umat Kristen,
Selatan dikembangkan menjadi lumbung beras nasional. Selain itu perusahaan negara yang bertugas Leimena menganggap bahwa umat Kristen memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap bangsa
untuk bahan pangan diminta menjaga pasokan beras di kota-kota besar. Ia juga meminta kementerian dan negara Indonesia; bahkan Leimena menghimbau umat Kristen harus menjadi contoh bagi
terkait untuk memperbaiki arus distribusi pangan agar berjalan lancar dan tidak terjadi kelangkaan. masyarakat lain dalam hal kecintaan dan nasionalisme. Pandangan dan perwujudan kewarganegaraan
Kebijakan tersebut sesuai dengan Deklarasi Ekonomi yang dicanangkan oleh Soekarno mengenai yang bertanggungjawab harus selalu direfleksikan melalui pandangan bahwa segala kemuliaan hanya
kemandirian ekonomi dan sumber daya Indonesia.
bagi Tuhan, sehingga umat Kristen jangan sampai beranggapan sebagai minoritas dan dalam hal
Sejak Indonesia merdeka, Leimena tercatat sebagai orang yang paling banyak masuk ke dalam kabinet. ketatanegaraan kurang berperan. Umat Kristen merupakan warga negara yang memiliki hak dan
Meskipun sering terjadi pergantian kabinet, tetapi hampir setiap kabinet yang berganti selalu ada nama kewajiban sama seperti warga negara yang lain. 15

270 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018 271