Page 46 - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Compile 18 Januari 2019
P. 46

Atas
                          Ki Hadjar Dewantara
                          didampingi oleh
                          keluarga sedang
                          terlibat dalam
                          pembicaraan dengan
                          Ki Kotot Sukardi
                          dalam rangka                                                                                                                            Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda. Ki Hadjar Dewantara ditunjuk oleh pemerintahan militer
                          pembuatan film
                          dokumenter tokoh                                                                                                                        Jepang memimpin Putera (Pusat Tenaga Rakyat) besama dengan Soekarno, Mohammad Hatta, dan Kiai
                          Nasional Ki Hadjar                                                                                                                      H. Mansyur.  Setelah Putera dibubarkan tahun 1944, Ki Hadjar Dewantara diangkat menjadi anggota
                                                                                                                                                                             40
                          Dewantara pada
                          tahun 1951                                                                                                                              Naimuhu Bunkyokyoku Sanyo ‘Kantor Urusan Pengajaran dan Pendidikan’.
                          (Sumber: Biro
                          Umum, Sekretariat
                          Jenderal,
                          Kementerian                                                                                                                             MASA KEMERDEKAAN
                          Pendidikan dan
                          Kebudayaan)                                                                                                                             Setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945 Ki Hadjar Dewantara  diangkat menjadi menteri
                                                                                                                                                                  pengajaran pada kabinet pertama Indonesia. Pada malam hari setelah pelantikannya sebagai menteri ia
                          Tengah                                                                                                                                  menyempatkan diri hendak makan malam bersama keluarganya, tetapi pada pagi harinya terjadi insiden
                          Ki Hadjar Dewantara
                          berpidato di hadapan                                                                                                                    di Gondangdia yang mengakibatkan kekurangan bahan untuk lauk pauk. Dewantara, anak Ki Hadjar
                          Presiden Soekarno                                                                                                                       Dewantara, berinisiatif membeli bakmi.  Pada malam itu Ki Hadjar Dewantara menghabiskan waktu
                                                                                                                                                                                                     41
                          dalam salah satu
                          kegiatan Peringatan                                                                                                                     bersama keluarganya sambil menyantap bakmi dan bercerita.
                          Hari Kebangunan
                          Nasional tahun 1952                                                                                                                     Pada tahun 1946 Ki Hadjar Dewantara diberi tugas menjadi Ketua Panitia Penyelidik Pengajaran dan
                          (Sumber: Biro
                          Umum, Sekretariat                                                                                                                       pada tahun 1948 diberi tugas menjadi Ketua Badan Penasihat Pembentukan Undang-undang dengan
                          Jenderal,                                                                                                                               menempatkan dasar-dasar bagi pendidikan dan pengajaran dalam undang-undang tersebut. Hasil usaha
                          Kementerian
                          Pendidikan dan                                                                                                                          tersebut tertuang dalam UU No. 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di
                          Kebudayaan)                                                                                                                             sekolah. Atas jasa-jasanya Ki Hadjar Dewantara dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra. Ia juga
                                                                                                                                                                  memperoleh gelar Doctor Honoriscausa dalam bidang kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada.
                          Bawah
                          Hari Kebangkitan                                                                                                                        Sejak pemerintah Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta Ki Hadjar Dewantara menduduki beberapa
                          Nasional : Peringatan
                          hari Kebangkitan                                                                                                                        jabatan, antara lain sebagai Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sesudah penandatanganan perjanjian
                          Nasional Indonesia                                                                                                                      Konferensi Meja Bundar (KMB), yang disusul berdirinya Republik Indonesia serikat (RIS), secara
                          20 Mei 1948 di
                          Istana Kepresidenan                                                                                                                     pribadi Bung Karno meminta agar Ki Hadjar Dewantara bersedia menjadi anggota parelemen RIS
                          Yogyakarta dengan
                          amanat Presiden                                                                                                                         dengan alasan untuk memperkuat kubu kaum republikan. Sebagai anggota DPA sudah selayaknya Ki
                          Soekarno, tampak                                                                                                                        Hadjar Dewantara masuk keanggotaan parlemen RIS, namun Ki Hadjar Dewantara secara kukuh dan
                          hadir antara lain
                          ; Wakil Presiden.                                                                                                                       konsisten menolak kompromi Indonesia dengan Belanda sejak perundingan Renville, Linggarjati, sampai
                          Moh. Hatta,                                                                                                                             KMB. Oleh sebab itu Presiden Soekarno menganggap perlu melakukan pendekatan secara pribadi pada
                          para Menteri
                          Dr. Radjiman                                                                                                                            Ki Hadjar Dewantara. Maka terjadilah kesepakatan antara Ki Hadjar Dewantara dan Presiden Soekarno.
                          Wedyodiningrat, Ki                                                                                                                      Ki Hadjar Dewantara akan berada di parlemen RIS sampai kaum republikan berhasil membatalkan
                          Hadjar Dewantara,
                          A.M. Sangaji dan                                                                                                                        perjanjian KMB serta bentuk dan kedaulatan negara pulih menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia
                          para tokoh lainnya                                                                                                                      yang berkonstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan berasas Pancasila.
                          (Sumber:
                          Perpustakaan
                          Nasional Republik                                                                                                                       Demikianlah kesepakatan yang terjadi di balik pentas politik. Seperti apa yang sudah dilaporkan,
                          Indonesia).                                                                                                                             Ki  Hadjar  Dewantara  berada  di  pos  ini  sampai  tanggal  1  April  1954.  Beberapa  saat  sesudah
                                                                                                                                                                  perjanjian KMB batal RIS dilikuidasi dan parlemen RIS dirombak menjadi Dewan Perwakilan Rakyat
                                                                                                                                                                  Sementara (DPRS RI). Kemudian Ki Hadjar Dewantara mengundurkan diri dari parlemen atas
                                                                                                                                                                  dasar permintaannya sendiri. Adapun alasan yang resmi ialah demi regenerasi, di samping kesehatan
                                                                                                                                                                  jasmani tidak mengizinkannya lagi. 42

                                                                                                                                                                  Ki Hadjar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959. Jenazahnya dimakamkan pada tanggal 29 April
                                                                                                                                                                  1959 dengan upacara militer yang dipimpin Inspektur Upacara Kolonel Soeharto di makam Taman
                                                                                                                                                                  Wijaya Brata, Celeban, Yogyakarta.  Tanggal kelahirannya ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari
                                                                                                                                                                                                  43
                                                                                                                                                                  pendidikan nasional. Tidak hanya dalam bidang pendidikan, kiprahnya dalam dunia pers juga diakui. Hal

                                                                                                                                                                  40    Sering dikenal dengan istilah “empat serangkai”.

                                                                                                                                                                  41    Bambang S. Dewantara, Ki Hadjar Dewantara Ayahku, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, 111.
                                                                                                                                                                  42    Bambang S. Dewantara, 1989, Ki Hadjar Dewantara Ayahku, Jakarta: Pustaka SInar Harapan, hlm. 50.
                                                                                                                                                                  43    Suhartono Wiryopranoto, dkk., Op.Cit., hlm.163.




                             34   MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018                                                                                                             MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 1945-2018  35
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51