Page 18 - Microsoft Word - Buku Pembelajaran PKn Tingkat Dasar dan Lanjutan.docx
P. 18

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai
                       landasan  operasional  penuh  dengan  pesan  yang  terkait

                       dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada Pasal 3 ayat (2)

                       tentang  fungsi  dan  tujuan  negara  dikemukakan  bahwa
                       Pendidikan      nasional     berfungsi     mengembangkan

                       kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa

                       yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
                       bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

                       didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa
                       kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,

                       berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
                       yang demokratis serta bertangung jawab.

                              Peraturan  tentang  pendidikan  kewarganegaraan

                       secara  formal  tertuang  padal  pasal  37  UU  Sisdiknas.
                       Sedangkan pada bagian penjelasan Pasal 37 dikemukakan

                       bahwa  “Pendidikan  kewarganegaraan  dimaksudkan  untuk
                       membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa

                       kebangsaan dan cinta tanah air.” Adapun arah pengembangannya

                       hendaknya  difokuskan  pada  pembentukan  peserta  didik  agar
                       menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan

                       cinta tanah air. (Wahab dan Sapriya, 2011:278-279).


                       4.  Landasan Kurikuler

                              Pada tahun 2003 disahkanlah UU No. 20 Tahun 2003
                       tentang Sisdiknas. UU tersebut telah menimbulkan dampak

                       yang cukup segnifikan terhadap perubahan sistem kurikulum

                       di Indonesia. Salah satu implikasi dari ketentuan undang-





                                                                                 15
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23