Page 25 - Microsoft Word - Buku Pembelajaran PKn Tingkat Dasar dan Lanjutan.docx

Dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional yang menggariskan adanya

Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

sebagai bahan kajian wajib kurikulum semua jalur, jenis dan
jenjang pendidikan (Pasal 39), Kurikulum Pendidikan dasar

dan Menengah 1994 mengakomodasikan misi baru

pendidikan tersebut dengan memadukan konsep Pendidikan
Moral Pancasila (PMP) dengan PKN. Istilah Pendidikan

Pancasila diperbaiki menjadi Pendidikan Pancasila dan
Pendidikan Kewargaan Negara diubah menjadi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn. Pendidikan
Pancasila memiliki konotasi, lebih utuh dari pada Pendidikan

Moral Pancasila, karena Pancasila tidak hanya memiliki

dimensi moral, tatapi juga mengandung konsep, nilai, moral,
dan norma, karena itu perubahan ini sangat tepat.

Dalam kurikulum 1994 berbeda dengan kurikulum
sebelumnya yang mengorganisasikan PPKn dengan dasar

rumusan butir-butir nilai P4. Akan tetapi dalam kurikulum

1994 ini, PPKn di dasarkan pada konsep nilai yang
disaripatikan dari P4 dan sumber resmi lainnya yang ditata

dengan menggunakan pendekatan spiral meluas atau “spiral
of concert development”. Selain itu PPKn juga diartikan mata

pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk

mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral
yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai luhur dan

moral tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk
perilaku kehidupan sehari-hari siswa, baik sebagai individu

22