Page 66 - Microsoft Word - Buku Pembelajaran PKn Tingkat Dasar dan Lanjutan.docx

suatu kompetensi pembelajaran yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, Al-Mukhtar (2004:373), mengatakan bahwa

evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus

bersifat utuh. Artinya evaluasi pembelajaran dilakukan baik
dalam proses maupun hasil belajar yang menyangkut asfek

kognitif, afektif maupun psikomotor. Dengan demikian,

semua ranah kehidupan peserta didik menjadi objek evaluasi
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Sekaitan dengan hal tersebut, dengan
diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan

tentang pendidikan, seperti Undang-Undang Republik
Indonesia (UU RI) No 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah (PP) No 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan
Peraturan Mentri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No

20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian, kemudian Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengeluarkan Standar

Penilaian kelompok mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan.

Berdasarkan PP No 19 Tahun 2005 menetapkan

penilaian untuk kelompok mata pelajaran kewarganegaraan
dan kepribadian dilaksanakan oleh pendidik dalam bentuk

penilaian kelas (classroom assessment) yang dilakukan secara

berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan
perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan

tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan
kenaikan kelas, dan oleh satuan pendidikan untuk penentuan

63