Page 369 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx
P. 369

- 246 -





                     b.  Penilaian Kinerja Direktur II
                         1) Penilaian SKP
                                                                                           Tabel 4
                                                                                         Format D.2.1
                                                                                    Penilaian SKP Direktur II

        ( NAMA INSTANSI )                                                                        PERIODE PENILAIAN: … JANUARI SD … DESEMBER … TAHUN …
                                         PEGAWAI YANG DINILAI                                                                  PEJABAT PENILAI KINERJA
         NAMA                                                                                    NAMA
         NIP                                                                                     NIP (*opsional)
         PANGKAT/GOL RUANG                                                                       PANGKAT/GOL RUANG
         JABATAN                   Direktur II                                                   JABATAN                   Direktur Jenderal III
         UNIT KERJA                Direktorat Jenderal III                                       INSTANSI                  Direktorat Jenderal III

           PERSPEKTIF *     NO            RENCANA KINERJA                    INDIKATOR KINERJA INDIVIDU          TARGET     REALISASI    CAPAIAN     KATEGORI        NILAI      NILAI

                                                                                                                                            IKI       CAPAIAN      CAPAIAN     TERTIM
                                                                                                                                                         IKI          IKI       BANG
                (1)         (2)                   (3)                                     (4)                       (5)         (6)         (7)          (8)          (9)        (10)
         A. KINERJA UTAMA
         Penerima           1    Meningkatnya    kualitas   bangunan  Persentase  Pemda  Kabupaten/Kota  yang      30%         35%         117%      Sangat Baik      120      107,2***
         Layanan/                gedung  yang  menjamin  keselamatan,  Nilai  Indeks  Penyelenggaraan  Bangunan
         Stakeholder             kesehatan,      kenyamanan       dan  Gedung minimal Baik
                                 kemudahan bagi penggunanya
         Penerima           2    Percepatan  pembangunan  Pos  Lintas  Jumlah  Pos  Lintas  Batas  Negara  Terpadu   3 unit   3 unit      100,0%        Baik          109
         Layanan/                Batas  Negara    terpadu  dan  sarana  dan sarana prasarana penunjang kawasan
         Stakeholder             prasarana     penunjang     kawasan  perbatasan yang terbangun, laik fungsi, dan
                                 perbatasan.                           telah diserahterimakan.
                                                                       Tingkat  kepuasan  pengguna  dan  operator   3,5 dari    3,5       80,0%         Baik          109
                                                                       Pos  Lintas  Batas  Negara  terhadap  fasilitas   skala 5
                                                                       Pos Lintas Batas
         Penerima           3    Meningkatnya     kualitas    layanan  Indeks kualitas layanan internal Direktorat   4           4        95,0%         Baik          109
         Layanan/                Direktorat II                         II

         Stakeholder
         Proses Bisnis      4    Tersusunnya   RUU    Revisi   Undang-  Presentase  penyelesaian  revisi  Undang-  100%        90%         100%        Cukup          80
                                 Undang  Republik  Indonesia  No.  28  Undang  Republik  Indonesia  No.  28  Tahun
                                 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung   2002  tentang  Bangunan  Gedung  sampai
   364   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374