Page 370 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx
P. 370

- 246 -





 b.  Penilaian Kinerja Direktur II
 1) Penilaian SKP
 Tabel 4
 Format D.2.1
 Penilaian SKP Direktur II

 ( NAMA INSTANSI )   PERIODE PENILAIAN: … JANUARI SD … DESEMBER … TAHUN …
 PEGAWAI YANG DINILAI             PEJABAT PENILAI KINERJA
 NAMA      NAMA
 NIP      NIP (*opsional)
 PANGKAT/GOL RUANG      PANGKAT/GOL RUANG
 JABATAN   Direktur II   JABATAN   Direktur Jenderal III
 UNIT KERJA   Direktorat Jenderal III   INSTANSI   Direktorat Jenderal III

 PERSPEKTIF *    NO    RENCANA KINERJA   INDIKATOR KINERJA INDIVIDU   TARGET   REALISASI   CAPAIAN   KATEGORI   NILAI   NILAI

                                              IKI       CAPAIAN       CAPAIAN     TERTIM
                                                           IKI           IKI      BANG
 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)      (6)         (7)          (8)           (9)       (10)
 A. KINERJA UTAMA
 Penerima   1   Meningkatnya   kualitas   bangunan  Persentase  Pemda  Kabupaten/Kota  yang   30%   35%   117%   Sangat Baik   120   107,2***
 Layanan/    gedung  yang  menjamin  keselamatan,  Nilai  Indeks  Penyelenggaraan  Bangunan
 Stakeholder   kesehatan,   kenyamanan   dan  Gedung minimal Baik
 kemudahan bagi penggunanya
 Penerima   2   Percepatan  pembangunan  Pos  Lintas  Jumlah  Pos  Lintas  Batas  Negara  Terpadu   3 unit   3 unit   100,0%   Baik   109
 Layanan/   Batas  Negara    terpadu  dan  sarana  dan sarana prasarana penunjang kawasan
 Stakeholder   prasarana   penunjang   kawasan  perbatasan yang terbangun, laik fungsi, dan
 perbatasan.   telah diserahterimakan.
 Tingkat  kepuasan  pengguna  dan  operator   3,5 dari   3,5   80,0%   Baik   109
 Pos  Lintas  Batas  Negara  terhadap  fasilitas   skala 5
 Pos Lintas Batas
 Penerima   3   Meningkatnya   kualitas   layanan  Indeks kualitas layanan internal Direktorat   4   4   95,0%   Baik   109
 Layanan/   Direktorat II   II

 Stakeholder
 Proses Bisnis   4   Tersusunnya   RUU   Revisi   Undang-  Presentase  penyelesaian  revisi  Undang-  100%   90%   100%   Cukup   80
 Undang  Republik  Indonesia  No.  28  Undang  Republik  Indonesia  No.  28  Tahun
 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung   2002  tentang  Bangunan  Gedung  sampai
   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375