Page 76 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx

- 68 -

berdasarkan penilaian rekan kerja setingkat dan/atau bawahan

langsung.
b) Pengukuran perilaku kerja dilakukan sesuai ketentuan yang

berlaku untuk penilaian perilaku kerja (Bab VI: Penilaian Kinerja:

Penilaian Perilaku Kerja)
8. Hasil pengukuran SKP dan perilaku kerja diintegrasikan dan

ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja dalam format berikut:

FORMAT B.3.2
HASIL PENGUKURAN KINERJA

PERIODE PENILAIAN:
(NAMA INSTANSI)
….. JANUARI SD … DESEMBER TAHUN ….
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL PANGKAT/GOL
RUANG RUANG
JABATAN JABATAN
UNIT KERJA INSTANSI
PERIODE
PENGUKURAN
NILAI PERIODIK
SKP
NILAI PERIODIK
PERILAKU KERJA
NILAI KINERJA a) 70% Nilai SKP periodik + 30% Nilai Perilaku Kerja periodik (bagi
PERIODIK Instansi Pemerintah yang belum menerapkan penilaian Perilaku
PEGAWAI Kerja 360 )
0
b) 60% Nilai SKP periodik + 40% Nilai Perilaku Kerja periodik (bagi
Instansi Pemerintah telah menerapkan penilaian Perilaku Kerja
360 )
0

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
Mengetahui,
Pegawai yang Dinilai Pejabat Penilai Kinerja

(Nama) (Nama)
(NIP) (NIP)

D. PEMBINAAN KINERJA

1. Pembinaan Kinerja bertujuan untuk menjamin pencapaian target

Kinerja yang telah ditetapkan dalam SKP.
2. Pembinaan Kinerja merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemantauan

Kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap pegawai
dibawahnya sebagai upaya preventif untuk menghindari kegagalan

atau penyimpangan pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

3. Waktu pelaksanaan pembinaan kinerja disesuaikan dengan
pelaksanaan pemantauan kinerja.