Page 72 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx
P. 72

- 64 -



                     6.  Dalam melakukan pemantauan kinerja, pejabat penilai Kinerja dapat

                         dibantu oleh pengelola Kinerja/ tim pengelola Kinerja.
                     7.  Hasil  pemantauan  kinerja  pelaksanaan  SKP  yang  didasarkan  bukti

                         bukti objektif dapat memuat rekomendasi perubahan SKP.

                     8.  Sebelum       menghasilkan        rekomendasi        perubahan       SKP,     hasil
                         pemantauan Kinerja terlebih dahulu ditindaklanjuti melalui bimbingan

                         Kinerja dan/ atau konseling Kinerja.


               C.    PENGUKURAN KINERJA

                     1.  Pegawai  wajib  melakukan  pengukuran  Kinerjanya  melalui  sistem

                         pengukuran Kinerja yang berlaku pada masing-masing Instansi.
                     2.  Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan data dukung mengenai

                         kemajuan Kinerja yang telah dicapai pada setiap periode pengukuran
                         Kinerja.

                     3.  Pengukuran  kinerja  pegawai  dapat  dilakukan  secara  periodik  setiap

                         bulan, triwulanan, semesteran, atau tahunan.
                     4.  Instansi  pemerintah  menetapkan  periode  pengukuran  kinerja  yang

                         berlaku di lingkungan instansinya.

                     5.  Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap:
                         a)  SKP  dengan  membandingkan  realisasi  SKP  dengan  target  SKP

                              sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.
                         b)  Perilaku kerja dengan melakukan penilaian perilaku kerja.

                     6.  Tata cara pengukuran SKP:

                         a)  Pengukuran  SKP  periodik  bagi  pejabat  pimpinan  tinggi  dan
                              pimpinan unit kerja mandiri:

                              1)  Pengukuran  SKP  periodik  dilakukan  terhadap  jenis  Kinerja

                                  utama berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan
                                  Rencana  Strategis,  Rencana  Kerja  Tahunan  dan  Direktif

                                  sepanjang Kinerja utama tersebut dapat diukur sesuai periode

                                  pengukuran yang ditetapkan Instansi.
                              2)  Pengukuran  SKP  periodik  sebagaimana  dimaksud  angka  1

                                  dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk penilaian SKP

                                  (Bab  VI:  Penilaian  Kinerja:  Penilaian  SKP)  tanpa  disertai
                                  perhitungan bobot dan penentuan predikat penilaian Kinerja.

                              3)  Dalam hal kinerja utama berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan

                                  memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan
                                  Direktif pada SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit

                                  kerja  mandiri  tidak  dapat  diukur  sesuai  periode  pengukuran
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77