Page 69 - Microsoft Word - Salinan PermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja.docx
P. 69
- 61 -
BAB IV
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN PEMBINAAN KINERJA
A. PELAKSANAAN KINERJA
1. Pegawai melaksanakan rencana Kinerja setelah SKP ditetapkan.
2. Bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri, dalam
hal kinerja utama berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan
memperhatikan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan
Direktif tidak dapat diukur sesuai periode pengukuran yang ditetapkan
instansi dan tidak terdapat kinerja utama dalam bentuk rencana aksi/
inisiatif strategis, maka pelaksanaan kinerja didahului dengan
penyusunan rencana aksi/ inisiatif strategis dalam rangka pencapaian
kinerja utama berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan
Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Direktif.
3. Bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional, dalam hal Kinerja
utama tidak dapat diukur sesuai periode pengukuran yang ditetapkan
Instansi, maka pelaksanaan Kinerja didahului dengan penyusunan
rencana aksi/ inisiatif strategis dalam rangka pencapaian Kinerja
utama pada SKP pegawai yang bersangkutan.
4. Rencana aksi/ inisiatif strategis sebagaimana dimaksud pada angka 2
dan 3 dapat disusun berdasarkan aspek kuantitas/ kualitas/ waktu/
biaya.
5. Rencana aksi/ inisiatif strategis sebagaimana dimaksud pada angka 2
dan 3 dapat memuat rencana Kinerja pegawai di bawahnya sepanjang
yang bersangkutan turut bertanggung jawab terhadap realisasi rencana
Kinerja bawahannya.
6. Penyusunan rencana aksi/ inisiatif strategis dapat dilakukan melalui
pembahasan dengan seluruh pegawai yang berada di unit/ tim kerjanya
dan dilaporkan kepada pejabat penilai Kinerja.
7. Rencana aksi/ inisiatif strategis dituangkan dalam format berikut:
