Page 148 - buku teknologi digital
P. 148

1.  Infrastruktur  dan  keahlian  TI:  E-budgeting  membutuhkan
                  infrastruktur TI yang andal dan kuat, termasuk perangkat
                  keras,  perangkat  lunak,  dan  sistem  jaringan.  Ini  juga
                  membutuhkan  personel  yang  terampil  untuk  merancang,
                  mengimplementasikan, dan memelihara sistem ini. Dalam
                  beberapa  kasus,  pemerintah  mungkin  kekurangan
                  infrastruktur  dan  keahlian  TI  yang  diperlukan,  sehingga
                  sulit menerapkan e-budgeting.
               2.  Keamanan  data:  Penganggaran  elektronik  melibatkan
                  penggunaan data keuangan dan pribadi yang sensitif, yang
                  harus  dilindungi  dari  akses,  manipulasi,  atau  pencurian
                  yang tidak sah. Memastikan keamanan data sangat penting
                  untuk  mencegah  penipuan  dan  menjaga  kepercayaan
                  publik.
               3.  Potensi  kesalahan  dan  manipulasi:  Sistem  e-budgeting
                  rentan  terhadap  kesalahan  dan  manipulasi,  terutama  jika
                  tidak  dirancang  dengan  benar  atau  jika  terdapat
                  kelemahan  dalam  pengendalian  sistem.  Kerentanan  ini
                  dapat  mengakibatkan  informasi  keuangan  yang  tidak
                  akurat,  yang  menyebabkan  pengambilan  keputusan  yang
                  buruk dan bahkan penipuan.

                     Untuk  mengatasi  tantangan  tersebut,  pemerintah  dapat
              mengambil beberapa langkah, antara lain:
               1.  Berinvestasi  dalam  infrastruktur  dan  keahlian  TI:
                  Pemerintah  dapat  berinvestasi  dalam  infrastruktur  dan
                  personel  TI  untuk  memastikan  bahwa  mereka  memiliki
                  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  menerapkan  e-
                  budgeting  dengan  sukses.  Ini  termasuk  memberikan
                  pelatihan  dan  dukungan  kepada  staf  yang  bertanggung
                  jawab untuk memelihara sistem.
               2.  Memastikan     keamanan       data:    Pemerintah     dapat
                  menerapkan  tindakan  keamanan  data  yang  kuat,  seperti


                                                                           137
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153