Page 177 - SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI UTARA

r :.-..- ~---~. ~-··--...,.-

clan memenangkan perang dengan Belanda, Jepang menunjukkan
sikap yang ramah tamah terhadap rakyat, untuk memberikan
kesan bahwa mereka datang sebagai pembebas. Mereka mendobrak
toko-toko lalu menyuruh rakyat mengambil apa yang dibutuh-
kan. 258 > Mereka katakan bahwa Jepang dan Indonesia adalah
beiketurunan sama dan karena itu rakyat Indonesia harus berdam-
pingan dengan Jepang memenangkan perang melawan kaum
penjajah. Bendera Merah Putih pada mulanya diperkenankan
imtuk dikibarkan oleh rakyat.
Tetapi lama-kelamaan sikap mereka berubah. Orang-orang
yang pemah diperkenankan mengambil isi toko-toko mulai dicari-
cari untuk dihukum. Bendera Merah Pu tih dilarang dikibarkan dan
sebagai gantinya haius mengibarkan bendera Hinomaru. Rakyat
dikerahkan mengerjakan kebun-kebun tapi hasilnya harus dise-
rahkan kepada Jepang. Gereja-gereja diambil alih dan ditutup ka-
rena dianggap sebagai harta-benda musuh, walaupun kemudian
diizinkan buka dengan syarat tidak boleh digunakan untuk tujuan-
tujuan politik.
Dan untuk mendukung tujuan-tujuan perangnya, rakyat
dikerahkan membantu melalui pembentukan barisan-barisa.Il ke-
amanan. Pemuda ditampung dalam Bogodang dan kemudian nama-
nya diubah menjadi Keibodan. Tugas-tugas keamanan lainnya
diserahkan kepada Seinendan yang terdiri dari para pemuda desa.
Para pemudinya ditampung dalam Fujinkai. Jepang membentuk
pula Heiho yaitu prajurit pembantu dan ada yang dikirimkan sam-
25
pai ke Sulawesi Selatan. 9)
Semua sekolah, baik sekolah gubernemen maupun sekolah-
sekolah yang diusahakan swasta diam bil alih dan dijadikan sekolah
pemerintah dengan mata pelajaran wajib yaitu bahasa Jepang.
Dididik pula pemuda-pemuda dalam bidang pertanian di sekolah
yang disebut Nomindoyo Gakko. Selain itu Jepangjuga membuka
Cu Gakko (setingkat MULO Belanda), Syi Sang Gakko (sekolah gu-
ru), Suisan Gakko (sekolah perikanan), Meisen Unkookai sekolah
pelayaran) dan sebagainya sebagai tempat mendidik para pemuda
di sini. 260 )
Di pihak lainnya Jepang mewajibkan setiap desa.membentuk

258) R.F.J. Palit, op. cit, ha1. 35.
259) Ibid, halaman 64. Wawancara dengan A. W. Kum 14·10-1978.
260) S.U. Marunduh, op.cit, halaman 73-74.

168