Page 35 - SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL DAERAH SULAWESI UTARA

.
terletak di pesisir Utara.26>
4. Kera.; m Bolaang ltang di bawah Raja Bondji Ponto (189(}
1907). lbu kota kerajaan ialah Bolaang Itang yang terletak
di pesisir Utara. Penggantinya Raja Ram Suit Ponto yang
memerintah antara 1907 - 1950.
5. Kerajaan Kaidipang di bawah Raja Antugia Korompot
(1897-1910). lbu koa ialah Boroko yang terletak di pesisir
• Utara dekat perbatasan dengan bekas Kerajaan Atinggola
di daerah Gorontalo.27>
Berhubung Onderafdeeling Bolaang Mongondow baru kemu-
dian dibentuk oleh Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 190 I
maka sebelum itu semua penguasa di atas langsung berhubungan
dengan Residen Belanda yang berkedudukan di Manado.
Susunan tata pemerintahan khususnya alat-alat perlengkapan
dari setiap kerajaan tidaklah seragam. Di Kerajaan Bolaang Mo-
ngondow dalam menjalankan tugasnya seorang raja dibantu oleh
beberapa pejabat yaitu Sahada Tompunuon, Jogugu, Penghulu
dan Mayor Kadato. Di Kemjaan Bolaang Uki: Raja dan Marsao-
leh. Di Kerajaan Bintauna: Raja, Jogugu, Kapiten Laut, Marsao-
leh, Walaapulu dan Mayor, Walaupun terdapat beberapa perbe-
. daan dalam jenjang jabatan di setiap kerajaan itu, tapi pada umum-
nya penguasa tertinggi setiap kerajaan ialah Raja sedangkan pe-
jabat terendah yaitu Kepala Desa yang disebut Sangadi.
Semua kerajaan tersebut di atas diikat dengan apa yang di-
kenal sebagai "Korte Verklaring" atau Piagam Perjanjian Pendek.
Setiap terjaCli pergantian raja, piagam itu diperbaharui kembali .
. Semua Korte Verklaring lSlnya didahului dengan janji
bahwa raja mengakui pertuanan Kerajaan Belanda dan pemerin-
tah Hindia Belanda atas rakyat dan wilayah kerajaannya. Raja
dan rakyat tidak diperkenankan mengadakan setiap bentuk hubu-
ngan dengan bangsa lain atau mengizinkan bangsa lain berdiam di
dalam wilayah kerajaan tanpa izin atau sepengetahuan pemerin-
tah kolonial. Juga raja berjanji akan memelihara hubungan baik
dengan kerajaan tetangganya. Baik raja maupun para pejabat
lainnya diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah kolonial.
Raja tidak berhak mengadili orang yang bukan rakyatnya. Raja
26) Wawancara dengan Abdul Murad Datunsolang. Mogolaing. 2~9-1978
27) Drs. Fendy. E.W. Parengkuan, Sejarah Daerah Bollllmg Mongondow, Fakultas Sas-
tra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1978, haL 11.·

26