Page 183 - eBook Manajemen Pengantar_Neat
P. 183
7. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;
8. Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
9. Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang
lembaga keuangan;
10. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga
keuangan;
11. Pelaksanaan tata usaha Badan.
Organisasi Bapepam dan Lembaga Keuangan terdiri dari 1 Ketua
Badan sebagai eselon I dan membawahi 12 unit eselon II (1 Sekretariat
dan 11 Biro Teknis), dimana lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi
aspek pasar modal, dana pensiun, perasuransian, perbankan dan usaha
jasa pembiayaan serta modal ventura. Penggabungan ini mencerminkan
respon dan langkah awal Departemen Keuangan atas semakin
terintegrasinya industri jasa keuangan.
Rencana Organisasi ke Depan
Dalam perkembangannya, kegiatan pembinaan dan pengawasan di
bidang pasar modal dan lembaga keuangan menuntut perhatian yang tinggi
terutama terkait dengan peran strategis pasar modal dan lembaga keuangan
dalam perekonomian nasional serta kerja sama internasional. Tuntutan
perkembangan tersebut memerlukan peningkatan efektifitas sistem
pembinaan dan pengawasan yang telah berjalan selama ini. Untuk lebih
meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja dan kepatuhan
(compliance) terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari unit-
unit di lingkungan Bapepam dan Lembaga Keuangan serta memenuhi
prinsip-prinsip Good Governance, struktur organisasi Bapepam dan
Lembaga Keuangan masih memerlukan adanya beberapa penyempurnaan.
Usulan penyempurnaan adalah dengan membentuk Biro Kepatuhan
Internal (Internal Compliance Bureau). Biro ini diharapkan dapat
mengawasi secara internal pelaksanaan tugas pegawai Bapepam dan
Lembaga Keuangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing,
membantu Ketua Badan mengawasi pelaksanaan pendelegasian wewenang
dan proses pengambilan keputusan pimpinan Bapepam dan Lembaga
Keuangan di bawahnya, serta untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip
good governance.
Biro Kepatuhan Internal akan bertanggung jawab langsung kepada
Ketua Badan dan dipimpin oleh pejabat eselon II, dan diharapkan menjadi
compliance unit dan quality/performance assurance control terhadap
172 Manajemen Pengantar