Page 17 - Sinar Tani Edisi 4090

17
E-paper Edisi 11 - 17 Juni 2025 | No. 4090 Tahun LV

Ada Kios Pupuk Nakal,

Laporkan Segera

Pemerintah terus
memperbaiki tata kelola
pupuk bersubsidi. Niatnya
adalah membantu petani
agar bisa menerima haknya.
Karena itu, jika ada distributor
atau kios pupuk yang nakal,
segera laporkan.
S eperti terjadi di Lumajang,

Jawa Timur. Saat Menteri
Republik,
Pertanian
Andi Amran Sulaiman
kunjungan
melakukan
kerja ke kebun tebu
P240T di wilayah Jatiroto, Kabupaten
Lumajang, Jawa Timur, Selasa (10/6).
Mentan Amran langsung merespons
laporan adanya pelanggaran harga
pupuk di wilayah tersebut setelah
mendengarkan aspirasi dari petani “Sesuai dengan aturan dan pupuk pasca panen (yarnen), dan katanya.
yang disampaikan langsung Bupati ketentuan yang ada di surat kese pakatan lainnya yang membuat Persoalan lainnya yang tak
Lumajang, Indah Amperawati. perjanjian jual­beli antara distributor penebusan pupuk lebih tinggi dari HET. kalah penting adalah masih adanya
Salah satu permasalahan yang dan kios, atas pelanggaran ketentuan Selanjutnya, Pupuk Indonesia pupuk subsidi yang dijual di atas
diangkat adalah masih adanya menjual di atas HET, maka Kios mewajibkan seluruh mitra kios untuk Harga Eceran Tertinggi (HET), serta
pupuk bersubsidi yang dijual di atas Berkah Abadi secara resmi ditutup memasang spanduk yang berisi distribusi yang tidak tepat sasaran.
HET di wilayah Lumajang. “Ada yang atau diputus kontraknya pada hari ini informasi mengenai nomor telepon Ada kasus di mana petani yang tidak
jual pupuk di Lumajang di atas angka pada tanggal 10 Juni 2025,” ujarnya. yang dapat dihubungi apabila terdaftar di e­RDKK justru mendapat
HET, Pak Menteri. Mohon arahannya,” Karena itu, lanjutnya, Pupuk petani menemukan kios yang pupuk subsidi, sementara petani
ujar Indah saat menyampaikan Indonesia memastikan bahwa mulai menjual pupuk bersubsidi di atas sah kesulitan menebus. “Ini soal
berbagai keluhan di hadapan Menteri hari ini operasional Kios Berkah Abadi HET. Perusahaan juga mendorong pengawasan. Kami akan perketat,
Pertanian. dihentikan. Secara sistem, aplikasi masyarakat untuk melaporkan termasuk soal HET. Tidak boleh ada
Menanggapi hal tersebut, penebusan pupuk subsidi atau dugaan pelanggaran distribusi yang main­main dengan subsidi
Amran menekankan bahwa praktik i­Pubers, yang biasanya digunakan pupuk bersubsidi. yang hakikatnya untuk membantu
penjualan pupuk di atas HET tidak oleh kios, telah dinonaktifkan agar Saat webinar Kupas Tuntas petani,” ujarnya.
dapat ditoleransi. Ia memerintahkan tidak ada lagi transaksi. Permentan Tata Kelola Pupuk Saat ini, penyaluran pupuk
agar izin distributor yang melakukan Pupuk Indonesia memastikan Bersubsidi yang diselenggarakan bersubsidi di Jawa Timur baru
pelanggaran tersebut segera bahwa penutupan kios ini tidak akan Tabloid Sinar Tani, Rabu (11/6). Ketua mencapai sekitar 36,6 persen.
dicabut. “Penjual pupuk di atas HET, mengganggu proses penyaluran Tim Kerja untuk Pupuk, Pestisida dan Angka ini menjadi perhatian serius
dicabut izinnya,” tegas Amran. pupuk ke petani. Stok pupuk subsidi Alat Mesin Pertanian Pra Panen Dinas karena menyangkut kesiapan
Lebih lanjut, ia juga meminta NPK sebanyak 8 ton yang ada di kios Pertanian dan Ketahanan Pangan petani menghadapi musim
dukungan dari aparat penegak Berkah Abadi akan dialihkan secara Provinsi Jawa Timur, Muchamad tanam. Pemerintah daerah kini
hukum untuk menindak tegas fisik kepada kios UD Madani yang Affandi menyoroti tingginya angka terus menggenjot realisasi sambil
oknum yang menjual pupuk ditunjuk sebagai pengganti oleh petani yang tidak menebus pupuk melakukan monitoring dan evaluasi
melebihi harga ketentuan. “Saya Pupuk Indonesia. meski sudah terdaftar. secara berkala.
minta Kapolres Lumajang untuk Sebagai informasi, HET pupuk Pada tahun 2024, tercatat 33.276 NIK “Kami terus bergerak. Mulai
mendampingi dan agar distributor bersubsidi untuk tahun 2025 telah petani tidak melakukan penebusan. dari pendataan petani, verifikasi
yang menjual pupuk di atas HET diatur Kementerian Pertanian, yaitu Kondisi ini ikut menurunkan serapan berjenjang, sampai kebijakan re­
dicabut izinnya,” kata Amran. untuk pupuk Urea sebesar Rp 2.250/ pupuk dibanding tahun sebelumnya. alokasi antar kabupaten. Semua ini
kg, pupuk NPK Phonska Rp 2.300/kg, “Ini akan kami evaluasi. Petani yang demi memastikan pupuk subsidi
Respon Pupuk Indonesia pupuk NPK untuk Kakao Rp 3.300/ tidak aktif menebus pupuk akan kami sampai ke tangan petani yang benar­
Respons cepat pun datang kg, dan pupuk Organik Rp 800/kg. hapus dari sistem, supaya data lebih benar membutuhkan,” kata Affandi.
dari PT Pupuk Indonesia (Persero). Saroyo mengingatkan kepada akurat dan pupuk tepat sasaran,” Herman/Yul
Perusahaan langsung menghentikan seluruh mitra kios bahwa pelanggaran
kerja sama penyaluran pupuk terhadap ketentuan penyaluran
bersubsidi dengan kios Berkah pupuk bersubsidi memiliki sanksi Hotline Lapor
Abadi yang berasal dari Kecamatan tegas. Apabila terbukti maka kios
Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa akan mendapatkan sanksi mulai dari
Timur. Berdasarkan pemeriksaan di peringatan hingga pemecatan. Pupuk Bersubsidi
lapangan antara Pupuk Indonesia Sebagai langkah preventif, Pupuk
harga P
dan Polres Lumajang, pemilik kios Indonesia terus menggencarkan
mengakui telah menjual pupuk NPK edu kasi kepada petani, kios, dan T Pupuk Indonesia pulsa di nomor 0800 100 8001
subsidi sebesar Rp 150.000 per sak pihak terkait mengenai pentingnya membuka hotline dan atau WhatsApp di nomor 0811
atau di atas HET. mematuhi HET. Seperti halnya, men­ pusat layanan resmi 9918001. Masyarakat juga dapat
Hal ini disampaikan Senior Manager catat secara lengkap pada nota jika untuk melaporkan berpartisipasi mengawasi per ­
(SM) Regional 3A Pupuk Indonesia, terjadi peningkatan tebus penyaluran pupuk edaran pupuk bersubsidi. Jika
Saroyo Utomo, menyusul arahan pupuk yang telah disepakati antara bersubsidi. Layanan pelanggan terdapat hal mencurigakan, jangan
Menteri Pertanian saat menyapa kios dengan petani, atau kesepakatan yang bisa diakses seluruh segan untuk melapor kepada
petani di Lumajang, Selasa (10/6). harga ongkos kirim, pembayaran petani dengan kontak bebas aparat penegak hukum.